Mendagri Enggan Komentar Soal Kasus Korupsi Bupati Kotim yang Rugikan Negara Rp 5,8 Triliun

Kami serahkan saja pada KPK, yang penting tetap menggunakan azaz praduga tak bersalah

Mendagri Enggan Komentar Soal Kasus Korupsi Bupati Kotim yang Rugikan Negara Rp 5,8 Triliun
KOMPAS.COM
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo 

Mendagri Enggan Komentar Soal Kasus Korupsi Bupati Kotim yang Rugikan Negara Rp 5,8 Triliun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak berkomentar banyak saat ditanya soal kepala daerah yang kembali terjerat kasus korupsi yaitu Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi.

Supian ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga telah merugikan negara Rp 5,8 triliun dan 711.000 dollar Amerika Serikat. 

Tjahjo menyerahkan proses pengusutan kasus tersebut kepada KPK dengan tetap menekankan pada asas praduga tak bersalah.

"Kami serahkan saja pada KPK, yang penting tetap menggunakan azaz praduga tak bersalah," kata Tjahjo saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

Tjahjo mengatakan, jika Supian ditahan, pihaknya akan menetapkan wakilnya untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari.

"Kalau dia ditahan, ya wakilnya yang melaksanakan tugas sehari-hari," ujar Tjahjo.

Baca: Kecamatan Pontianak Kota Gelar Musrenbang, Sahroni Sebut Kawasan Kumuh Tinggal Gang Delima

Baca: Nikmati Perawatan Kecantikan di Luc Vendas dengan Diskon 20 Persen

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi sebagai tersangka.

Perbuatan Supian diduga telah merugikan negara Rp 5,8 triliun dan 711.000 dollar Amerika Serikat.

Dugaan kerugian negara itu dihitung dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan.

Supian diduga menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan kepada tiga perusahaan. Adapun, tiga perusahaan yang diuntungkan yakni, PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia dan PT Aries Iron Mining.

Masing-masing perizinan itu diberikan pada 2010 hingga 2012. Menurut Syarif, diduga pemberian izin usaha pertambangan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dan melanggar regulasi. (*)

Artikel ini telah terbit di kompas.com dengan judul Ini Komentar Mendagri Saat Ditanya Kasus Korupsi Rp 5,8 Triliun yang Jerat Bupati Kotim

Tags
Mendagri
Editor: Rihard Nelson Silaban
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved