Pileg 2019

Istri Panwascam Nyaleg, Aryana: Jika Terbukti Tak Netral, Pasti Diproses

Bicara tentang proses pencegahan, pengawasan, ini yang kita butuh keterlibatan masyarakat

Istri Panwascam Nyaleg, Aryana: Jika Terbukti Tak Netral, Pasti Diproses
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FILE
Koordinator Divisi Organisasi, SDM dan kelembagaan Syf Aryana 

Istri Panwascam Nyaleg, Aryana: Jika Terbukti Tak Netral, Pasti Diproses

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Kalbar, Syarifah Aryana Kaswamayana memastikan jika pihaknya akan memproses jika ada penyelenggara pemilu yang tidak netral.

Hal ini menyusul diketahui adanya istri Ketua Panwascam Sungai Raya, Kubu Raya menjadi seorang caleg.

"Kan memang jika dilihat diaturan UU terkait persyaratan untuk menjadi penyelenggara pemilu 117 huruf o tidak terikat ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu, jadi memang untuk peserta pemilu itu ada di peraturan DKPP terkait etika nomor 2 tahun 2017 pasal 9 huruf k yang menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan peserta pemilu atau tim kampanye, jadi memang ini kita juga sudah mendapat beberapa masukan masyarakat terkait menyaksikan kenetralitasan dalam proses perekrutan PTPS atau kondisi-kondisi lainnya ketika bicara tentang pengawasan," jelasnya, Senin (11/02/2019).

Diterangkannya, untuk di Panwascam Sungai Raya, Kubu Raya juga sebelumnya telah membuat komitmen untuk netralitas.

"Karena memang beliau selaku Ketua Panwascam, Bambang ini sudah membuat surat pernyataan diplenonya mereka menyatakan akan bekerja sesuai aturan yang ada di UU," tambah Aryana.

"Artinya netralitas, profesionalitas menjadi utama untuk sebuah pekerjaan dia, ketika kapasitas dia adalah penyelenggara pemilu. Itu sudah dibuat di September dan itu sudah kita publish dipengumuman Kubu Raya, itu juga sudah disampaikan Ketua Bawaslu Kubu Raya," bebernya lagi.

Baca: Jelang Cap Go Meh, Exsan: 106 Kamar Hotel Neo Sudah Dipesan Semua

Baca: Bangun SMK Unggulan, Eko: Bisa Tingkatkan IPM Warga Sambas

Menurut Aryana, hal ini menjadi kekhawatiran karena diduganya juga menjelang adanya perekrutan PTPS.

"Ini kenapa ada kekhawatiran oleh masyarakat, mungkin proses rekrutmen PTPS, takutnya tidak netral, dan menggunakan uang negara dan lain-lain untuk proses kepentingan satu diantara golongan, tapi dari hasil plenonya dan sudah membuat surat pernyataan secara tertulis, dan juga ditembuskan ke kami, artinya kami meyakini bahwa ini sudah pada prosedur yang tepat, tinggal bagaimana masyarakat ikut mengawasi, ayo kita bareng-bareng mengawasi proses ini," tuturnya.

Lebih lanjut, dikatakannya pula dalam penyelenggaran ini memang diperlukan peran serta dan aktif masyarakat.

"Bicara tentang proses pencegahan, pengawasan, ini yang kita butuh keterlibatan masyarakat, artinya masyarakat merespon cukup baik ketika ada sesuatu, atau berfikir negatif dalam pekerjaan ini, sah-sah saja dalam masyarakat, tapi ini menjadi semangat baru dimasyarakat, bahwa ternyata ada proses yang mesti diawasi bersama," katanya.

Ia pun memastikan, jika yang bersangkutan kemudian hari diketahui dan kedapatan tidak netral, tentunya akan segera diproses.

"Kita akan proses ya, kita akan proses tindak lanjut, kalau penyelenggara pemilu berarti terkait ia berurusan dengan DKPP, terkait etika penyelenggara yang tidak netral, akan diproses ketika memang ditemukan dikemudian hari, karena ini waktunya masih panjang, kita tidak akan melindungi siapa saja penyelenggara tidak netral karena hari ini yang kita cari netral, profesional dan mentalitasnya mempuni untuk dirinya menjadi penyelenggara pemilu," tukas Syf Aryana.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved