Bawaslu dan Satpol PP Landak Tertibkan 116 APK Langgar Aturan

Ke depan Panwas Kecamatan akan melakukan penertiban APK. Di Desa baliho tidak boleh lebih dari lima, dan tidak boleh lebih

Bawaslu dan Satpol PP Landak Tertibkan 116 APK Langgar Aturan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Alfon Pardosi
Bawaslu Landak bersama Sat Pol PP Landak tertibkan APK pada Sabtu (9/2/2019). 

Bawaslu dan Satpol PP Landak Tertibkan 116 APK Langgar Aturan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Landak melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye sebanyak 116 di Ngabang pada Sabtu (9/2/2019).

Titik-titik APK yang ditertibkan di Ngabang tersebut seperti di seberang jalan depan RSUD Landak, seberang jalan depan Kantor Bappeda, samping jalan Simpang Serimbu, Depan Polsek Ngabang.

Depan jembatan Lama dan jembatan Baru, depan rumah dinas Bupati Landak, Tugu Geram, Tugu Pahlawan, Terminal Bis Ngabang, Tugu Air Mancur KM 2 Ngabang, Jalan Ujung KPU, depan Kantor Bupati Landak, Samping GOR, dan Tugu Simpang PTPN XIII Km 6 Ngabang.

Komisioner Bawaslu Landak Theresia menerangkan, penertiban tersebut sesuai dengan surat Bawaslu No 74/ BAWASLU-PROV.KB-06/PM.05.02/02/02/2019.

"Ke depan Panwas Kecamatan akan melakukan penertiban APK. Di Desa baliho tidak boleh lebih dari lima, dan tidak boleh lebih dari 10 spanduk," ujar Theresia yang merupakan Bidang Divisi Penanganan Pelanggaran.

Lanjutnya lagi, pihaknya akan kembali melakukan penertiban APK pada tanggal 23 Februari 2019. Nanti Panwas Kecamatan juga akan sampaikan kepada PPK, dan PPK juga melakukan hal yang sama terkait penertiban APK," terangnya.

Baca: LIDA 2019, Tersenggol di Panggung Liga Dangdut Indonesia, Pupuskan Asa Cinta dari Papua

Baca: BREAKING NEWS - Instalasi Pengolahan Air Milik PDAM Ambruk

Baca: Klaim Miliki 89.000 Relawan di Malaysia, Jokowi Macan Asia Deklarasi

Anggota Komisoner Bawaslu Landak lainnya Yovianus Jupriono Ikoniko
menambahkan, penertiban di APK di Ngabang memang sedikit spesial. Sebab sesuai SK KPU Landak, memang ada sejumlah titik yang dilarang pemasangan APK di Kota Ngabang.

Sedangkan untuk di Kecamatan lain selain Kecamatan Ngabang, di SK KPU itu memang menyebutkan di setiap Dusun bisa dipasangi APK. "Tapi tetap ada potensi pelanggaran disitu," tutur Niko yang membidangi Divisi Penindakan Pelanggaran.

Dikatakannya lagi, pihak Bawaslu Landak juga meminta Panwascam untuk memerintahkan Panwaslu Desa untuk melakukan pengawasan dan menginventarisir jumlah APK disetiap Desanya masing- masing. "Sebab yang tahu batas Desanya yakni Panwaslu Desa itu sendiri," ungkapnya

Penulis: Alfon Pardosi
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved