Ombudsman Dorong Bupati Sambas Laksanakan Optimalisasi Pelayanan Publik

Untuk tahun 2018 kita sudah menyelesaiakan penilaian terhadap Kabupaten Sambas, dengan nilai rata-rata 88,91 poin

Ombudsman Dorong Bupati Sambas Laksanakan Optimalisasi Pelayanan Publik
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Bupati Sambas dan Waka Polres Sambas Kompol Jovan R Samual saat menerima penghargaan di Kantor Gubernur Kalimantan Barat. 

Ombudsman Dorong Bupati Sambas Laksanakan Optimalisasi Pelayanan Publik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS,- Kepala Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Barat Agus Priyadi mengatakan, meski sudah masuk zona hijau, Kabupaten Sambas masih punya tugas untuk melakukan perbaikan pelayanan pada sektor publik.

Agus meminta, agar Bupati Sambas bisa mendorong optimalisasi pelayanan publik di Kabupaten Sambas hingga mencapai nilai 100 poin.

"Untuk tahun 2018 kita sudah menyelesaiakan penilaian terhadap Kabupaten Sambas, dengan nilai rata-rata 88,91 poin, ini masuk kategori hijau. Masih banyak ruang untuk dilakukan perbaikan dalam sektor pelayanan publik," ujarnya, Jum'at (8/2/2019).

Baca: Sambas Raih Penghargaan Kategori Kepatuhan Tinggi Dari Ombudsman

Baca: Gelar Lomba Stand Up Comedy dan Bleter Competition, Ini Harapan Kompol Salbiah Untuk Millenial

Untuk itu, Agus meminta kepada Bupati Sambas agar mendorong optimalisasi pelayanan publik, sehingga Kabupaten Sambas bisa mendapatkan nilai maksimal dan menyamai Kota Pontianak.

"Saran kita kepada Bupati adalah agar melakukan dorongan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Sambas, agar meskipun sudah dinilai pada 2018, untuk tetap meningkatkan kualitas pelayanan hingga 100 persen seperti di Kota Pontianak," sambungnya.

Agus menjelaskan, pada prinsipnya pelayanan publik mesti dikawal dengan cara memberikan reward dan punishment. Dengan demikian, kualitas layanan yang baik juga mesti terpelihara.

"Misalnya dalam sektor pelayanan tertentu yang semestinya terselesaikan satu hari ternyata memakan waktu lebih lama bisa seminggu dan seterusnya, itu diberikan punishment berupa denda kepada pegawai pelayannya atau instansinya," ungkapnya.

"Itu dilakukan oleh beberapa daerah dan ini efektif, namun juga mesti ada reward untuk mereka yang berhasil meningkatkan atau menjaga kualitas pelayanan publik," tegasnya.

Dengan demikian, Agus meminta kepada Bupati Sambas agar terus menjaga kinerja dan pelayanan OPD dam jajarannya. Dengan harapan kualitas layanan publik terus terjaga dan juga bisa terus membaik.

"Bupati mesti secara intens melakukan pengawasan terhadap kantong-kantong pelayanan publik di jajarannya, ini juga bisa dilakukan oleh inspektorat di wilayah tersebut, agar pelayanan publik semakin ditingkatkan dan tidak menurun," bebernya.

Kedepan ombudsman juga akan terus melaksanakan penilaian terutama untuk 2019.

Baca: Kalbar 24 Jam - Sukiman Tersangka, Dua Siswi Terlindas Truk, Hingga Kebakaran Pabrik Tahu di Sintang

Baca: BREAKING NEWS - Pedagang Langsat Tangkap Pelaku Pengedar Uang Palsu Rp 100 Ribu

"Kita akan lakukan penilaian lagi nanti untuk tahun 2019, saya harap kelak Kabupaten Sambas akan mendapat predikat 100 poin seperti Kota Pontianak," pungkasnya.

Untuk diketahui, Kabupaten Sambas selain berhasil meraih zona hijau dengan Kepatuhan Tinggi. Juga diikuti oleh raihan penghargaan untuk kategori kegiatan OTT terbanyak, UPP Sambas dari Tim Saber Pungli berhasil meraih penghargaan dengan hasil tiga Operasi Tangkap Tangan.

Penghargaan tersebut diserahkan oleb Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan kepada Wakapolres Sambas Kompol Jovan R Sumual di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Baca: Kucing Terkubur di Salju, Petugas Klinik Lakukan Berbagai Cara Selamatkan

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved