Dihadapan Prajurit, Kadis Ops Lanud HAD Tekankan Netralitas TNI Mutlak Dalam Pemilu

Citizen Reporter
Kapen Lanud Harry Hadisoemantri (HAD)
Lettu Sus Eko Purwanto

Dihadapan Prajurit, Kadis Ops Lanud HAD Tekankan Netralitas TNI Mutlak Dalam Pemilu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BENGKAYANG-Kepala Dinas Operasi Lanud HAD, Mayor Lek Dini Kustono pada pelaksanaan kegiatan Latihan Pengamanan Pemilihan Legislatif dan Presiden Tahun 2019 di Balai Prajurit Danu Setiawan Lanud HAD, Kamis (31/1/2019) Kemarin.

Pada kesempatan tersebut, Kadis Ops Lanud HAD dalam ceramahnya menyampaikan bahwa pelaksanaan pesta demokrasi, yaitu Pemilu Presiden dan Legislatif yang pelaksanaannya bersamaan hanya sebentar lagi.

Baca: Resisten Tinggi, Kemenpora Cabut Surat Pemutaran Lagu Indonesia Raya di Bioskop

Baca: Pancasila dalam Praksis Hidup Orang Dayak

Baca: Polsek Belitang Gandeng Para Tokoh Agama Jaga Kamtibmas Jelang Pemilu

"Sebab itu, saya imbau agar seluruh anggota militer dan PNS Lanud Harry Hadisoemantri harus memegang teguh komitmen Netralitas TNI dalam pelaksanaan Pemilu yang akan digelar pada bulan April mendatang," ujarnya.

Dirinya menambahkan bahwa kewaspadaan harus ditingkatkan, apalagi pada saat ini memasuki tahun politik 2019.

Saat yang sangat rawan apabila tidak berhati-hati dan waspada, khususnya sebagai anggota TNI.

Lanjutnya bahwa dalam media sosial terlihat betapa gencarnya perang informasi, saling mengklaim dirinya atau partainya yang lebih baik dan terbaik, dengan berbagai dalih, cara, maupun manuvernya untuk mempengaruhi massa.

Hal ini biasanya untuk menggalang kekuatan. Namun disayangkan banyak berita hoax yang sengaja disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Maka dari itu kita sebagai anggota TNI, harus bisa mencermati semua berita-berita yang ada dan viral akhir-akhir ini, jangan sampai kita terpengaruh, apalagi ikut menjadi penyebar berita, ini sangat rawan dan dapat menyeret kita ke ranah hukum," jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa Undang-Undang Pemilu tentang Netralitas TNI sudah jelas. Dengan adanya Undang-Undang Pemilu tersebut, sudah sangat jelas, bahwa Netralitas TNI adalah mutlak, tidak bisa ditawar lagi.

"Barang siapa melanggar, akan mendapat sanksi hukum yang tegas, maka akan sangat rugi bila itu dilanggar. Marilah kita ikuti aturan yang ada, jangan coba-coba untuk melanggar, dikarenakan yang rugi bukan hanya diri sendiri, tapi keluarga, anak dan istri juga bisa terkena dampaknya," katanya.

Kadis Ops berpesan untuk melaksanakan tugas pokok sebagai prajurit TNI dengan benar dan baik, sehingga pesta demokrasi ini dapat terlaksana dengan aman, lancar dan sukses, mari kita dukung pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 ini.

Setelah ceramah Netralitas TNI dalam Pemilu, Lanud Harry Hadisoemantri juga akan melaksanakan latihan penanggulangan huru-hara, oleh pasukan anti huru-hara Lanud Harry Hadisoemantri. (*)