Sutarmidji Optimis Target Desa Mandiri Tercapai Melalui Kerjasama Stakeholders
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat optimis target peningkatan jumlah desa Mandiri
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Tri Pandito Wibowo
lihat foto
Sutarmidji Optimis Target Desa Mandiri Tercapai Melalui Kerjasama Stakeholders
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat optimis target peningkatan jumlah desa berstatus desa mandiri akan terwujud melalui kerjasama seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Barat.
Seperti diketahui hingga kini, baru ada satu desa mandiri dari total 2.031 desa di wilayah Kalimantan Barat. Desa mandiri itu terletak di Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.
Sementara itu, desa-desa lain statusnya yakni 53 desa maju, 372 desa berkembang, 928 desa tertinggal dan 677 desa sangat tertinggal.
Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji menegaskan peningkatan status desa sesuai Indeks Desa Membangun (IDM) tidak bisa dilakukan secara sendiri oleh Pemprov Kalbar. Namun, sinergitas menjadi kunci utama pencapaian target itu.
“Semua komponen harus terlibat. Kita panggil semuanya untuk berkerjasama dan saling melegkapi gunapercepatan pembangunan Kalbar. Salah satunya, mewujudkan desa-desa mandiri,” ungkapnya, Rabu (30/1/2019).
Midji sapaannya memberikan apresiasi kepada instansi lintas sektoral yang siap bersinergi dengan Pemprov Kalbar. Polda Kalbar dan Kodam XII/Tanjungpura misalnya, kedua instansi vertikal itu bertekad mensukseskan program yang tengah digencarkan pada masa pemerintahannya hingga lima tahun mendatang.
“Saya berterimakasih kepada Pak Kapolda dan Pak Pangdam. Kenapa? Karena ini tekad kita. Ada komponen-komponen dan indikator-indikator dari 50 poin IDM yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi TNI dan POLRI,” terangnya.
Baca: Kualitas Air Keruh, Gusti Ramlana : Kondisi PDAM Mempawah Sakit
Baca: Prediksi Schalke Vs Manchester City Leg Pertama Babak 16 Besar Liga Champion, H2h & Link Live Stream
Baca: LENGKAP: Komentar Rocky Gerung di ILC Ustadz Baasyir: Bebaaas . .Tidaak! Ancaman Lubang Hitam
Baca: Penuhi Panggilan Bawaslu, Ini Alasan dr Ponco Berfoto dengan Penutup Kepala 2019 Ganti Presiden
Satu contoh yakni Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Midji menimpali untuk membinanya diperlukan peran dari kepolisian. Setidaknya, ada dua indikator IDM yang berkaitan dengan tupoksi POLRI.
“Lalu, TNI dengan kegiatan Bhakti TNI-nya itu bisa dioptimalkan di daerah-daerah terisolir,” jelasnya.
Pelibatan TNI dan POLRI juga sangat membantu pemerintah daerah. Sebab, TNI dan POLRI punya Sumber Daya Manusia (SDM) profesional dan jangkauan teritorial yang luas.
“Misalnya di Polsek dan Koramil. Itu kan rata-rata ada lulusan AKABRI dan AKPOL. TNI dan POLRI juga punya perangkat sampai ke desa. Ada personel Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Mereka sudah menguasai medan. Masyarakat juga lebih gampang digerakkan oleh mereka,” imbuhnya.
Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu menambahkan suksesnya program desa mandiri perlu kontribusi seluruh pihak sesuai tupoksi dan kapabilitas masing-masing.
“Pemprov menangani apa, TNI menangani apa, Polda menangani apa, pemerintah desa menangani apa dan kabupaten menangani apa. Itu harus sama-sama. Kalau itu dilakukan, saya yakin di tahun 2019 kita bisa menambah jumlah desa mandiri sekitar 50 desa lebih,” katanya.
Kendati diakui dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalbar hanya ditargetkan sekitar 60 desa mandiri, lantaran berdasarkan pertimbangan betapa sulitnya dinamika di lapangan.
