Midji Harap 24 Pejabat Fungsional Dilantik Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan

Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji berharap 24 pejabat fungsional yang dilantik dapat perbaiki tata kelola pemerintahan

Midji Harap 24 Pejabat Fungsional Dilantik Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji diwawancarai awak media usai pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan 24 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat, Senin (14/1/2019). 

Midji Harap 24 Pejabat Fungsional Dilantik Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji berharap 24 pejabat fungsional yang dilantik dapat perbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat.

Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam pelayanan, kata Midji, harus diperhatikan. Termasuk inovasi untuk percepatan pelayanan.

“Itu yang harus kita lakukan. Tanpa percepatan layanan maka daya saing kita akan rendah. Akibatnya, orang malas berurusan dengan Pemprov Kalbar,” ungkapnya saat diwawancarai awak media usai pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan 24 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat, Senin (14/1/2019).

Ia menegaskan urusan hak-hak pegawai tidak boleh terlambat. Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalbar misalnya, urusan gaji berkala belum masuk dalam zona hijau penilaian kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman.

Baca: Sore Ini Putussibau Diguyur Hujan, Senin (14/1/2019)

Baca: Lanud Supadio Gencar Promosikan SMA Pradita Dirgantara

Baca: Satu Lagi Artis Terjerat Narkoba, Caca Personel Duo Molek Tertangkap Bawa Ineks dan Sabu

“Itu artinya belum dijalankan sesuai aturan, cepat dan transparansi. Saya rasa itu juga terjadi di tempat lain. Hak-hak pegawai harus ditangani dengan baik. Kemudian aset juga harus jadi perhatian,” terangnya.

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu meminta agar pejabat fungsional terima konsekuensi atas tugas pokok dan fungsi yang diemban.

“Banyak yang pindah dari struktural ke fungsional. Ketika mereka sudah pilih, maka jangan lagi berpikiran sama seperti saat di jabatan struktural. Fungsional itu diarahkan pada profesionalisme yang lebih tinggi,” tandasnya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved