Nilai Rata-Rata Sampling 10 SKPD Masuk Zona Kuning Ombudsman, Ini Analisis Pengamat Kebijakan Publik

Seperti diketetahui, rata-rata keseluruhan 10 SKPD itu mendapat nilai 67,99 dengan kategori zona warna kuning.

Nilai Rata-Rata Sampling 10 SKPD Masuk Zona Kuning Ombudsman, Ini Analisis Pengamat Kebijakan Publik
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Pengamat Kebijakan Publik Untan, DR Erdi Abidin MSi. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Pengamat Kebijakan Dan Pelayanan Publik dari Universitas Tanjungpura (Untan), DR Erdi Abidin memberikan tanggapan terhadap hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik terhadap 10 sampel Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar pada periode Mei-Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Seperti diketetahui, rata-rata keseluruhan 10 SKPD itu mendapat nilai 67,99 dengan kategori zona warna kuning.

Baca: Midji Minta Perbaiki SOP Pelayanan, Jika Kepala SKPD Tak Jalankan Ini Yang Akan Diambil  

Baca: Ini Hasil Penilaian Ombudsman Terhadap Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di 10 SKPD Pemprov Kalbar

Baca: Tabrakan Beruntun di Sungai Kunyit, Nyaris Seruduk Pesta Perkawinan!

10 SKPD yang dinilai diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Sosial, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Penanaman Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Dari 10 sampel itu hanya Dinas PMPTSP yang masuk dalam zona hijau. Sementara itu, Dinas Kesehatan, Dinas ESDM, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan serta Dinas PUPR masuk zona merah. Empat SKPD tersisa masuk zona kuning.

Simak analisis lengkapnya saat diwawancarai Minggu (13/1/2019) dalam tulisan berikut ini :

“Syukurlah saya bukan Gubernur. Kalau saya jadi Gubernur, SKPD yang dapat nilai merah itu akan saya ganti Kepala Dinasnya. Hasil itu sebenarnya menunjukkan komitmen sebagai kepala SKPD tidak berjalan dengan semestinya. Tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah dan negara.

Ini kita bukan berbicara tentang kepatuhan SKPD saja, tapi kepatuhan penyelenggara untuk wajib memberikan pelayanan publik yang baik.

Terkait dengan yang mendapat nilai merah, apapun ceritanya harus dinaikkan ke zona di atasnya, minimal kuning bahkan bila perlu hijau. Kenapa? Karena semestinya layanan publik yang ada di seluruh Indonesia memang harus hijau semua.  

Mengingat keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sudah ada sejak 10 tahun lalu. Sebagai penyelenggara negara harus memenuhi tuntutan Undang-Undang itu.

Halaman
123
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved