Ini Dia 10 SKPD Pemrov Kalbar yang Dinilai Ombudsman, Empat di Antaranya Dapat Raport Merah

Dinas Kesehatan, Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, serta Dinas PUPR masuk zona merah. Hanya Dinas PMPTSP yang masuk dalam zona hijau

Ini Dia 10 SKPD Pemrov Kalbar yang Dinilai Ombudsman, Empat di Antaranya Dapat Raport Merah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Calon pasien saat akan mendaftarkan diri untuk pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Dr Soedarso, Jalan Dr Soedarso, Pontianak, Kalimantan Barat, beberapa waktu lalu. Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar yang membawahi RSUD Dr Soedarso mendapat raport merah dari Ombudsman Kalbar dalam standar kepatuhan pelayanan publik. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak: Prabowo

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji mendesak seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat untuk benahi pelayanan publik.

Hal ini menyusul hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalbar terhadap 10 sampel SKPD yang ada di lingkungan Pemprov Kalbar.

Di antaranya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Sosial, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Baca: SKPD Pemprov Kalbar Rata-rata Zona Kuning, Ini Penjelasan Ombudsman

Baca: Midji Warning Kepala SKPD, Empat Bulan Musti Benahi Layanan Publik

Dari penilaian yang dilakukan pada periode Mei-Juni 2018 itu, nilai rata-rata keseluruhan mendapat nilai 67,99 dengan zona warna kuning.

Jika dibedah per SKPD, dari 10 sampel itu hanya Dinas PMPTSP yang masuk dalam zona hijau. Sementara itu, Dinas Kesehatan, Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, serta Dinas PUPR masuk zona merah. Sedangkan, Empat SKPD tersisa masuk zona kuning.

Kategorisasi penilaian tingkat kepatuhan dibagi menjadi tiga kategori zona warna. Pertama, hijau (kepatuhan tinggi) dengan rentang nilai 81-100. Kedua, kuning (kepatuhan sedang) rentang nilai 51-80. Ketiga, merah (kepatuhan rendah) rentang nilai 0-50.

Berikut ini nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat terhadap standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2018 :

 1. Disdikbud Kalbar

*Produk Layanan :

Halaman
1234
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Didit Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved