Imbau Tak cari Kambing Hitam, Ini Saran Dewan Entaskan Masalah Kampung Telayar
Anggota DPRD Kabupaten Mempawah H. Anwar dari Fraksi Nasdem menuturkan bahwa terkait masih belum masuknya listrik
Penulis: Ferryanto | Editor: Madrosid
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ferryanto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,MEMPAWAH - Anggota DPRD Kabupaten Mempawah H. Anwar dari Fraksi Nasdem menuturkan bahwa terkait masih belum masuknya listrik dan rusaknya akses jalan menuju kampung telayar, ia mengimbau untuk tidak mencari Kambing hitam.
“Kita memaklumi karena jarak yang cukup jauh, jadi kita tidak usah mencari kambing hitam, artinya kita memaklumi dengan kesibukan seorang bupati, dan dibantu melalui pembantunya di SKPD, karena memang tidak hanya dusun yang bersangkutan yang perlu di perhatikan,”tuturnya.
Namun, dirinya mengatakan bahwa sudah seharusnya untuk bersama – sama membangun kampung tersebut.
Baca: Menjadi Duta Anti Narkoba Kalbar 2019, Ini Program Kerja Vera
Baca: TRIBUN WIKI: Profil Kapolsek Jagoi Babang
Iapun meminta kepada Pemerintah Desa untuk segera mengajukan usulan melalui Musrembang ke Kecamatan, yang kemudian akan di ajukan ke Musrembang Kabupaten, dan dirinya mengatakan agar tembusan dari Usulan tersebut dapat di teruskan ke DPRD.
‘’Kalau bisa memang, nanti tembusannya itu masuk ke DPRD, di DPRD inikan ada perwakilan dari masing – masing Dapil, dan temen – temen di DPRD inikan banyak itu,’’katanya.
Kemudian, untuk SKPD terkait, H. Anwar meminta untuk dapat lebih memperhatikan kampung tersebut dan bersinergi.
“Yang di prioritaskan masyarakat ini adalah jalan, maka dinas terkait harus memperhatikan, terutama nanti itu masuk kedalam renja SKPD,”pinta H. Anwar.
Terkait penerangan, dirinya menyarankan kepada Pemerintah Desa untuk mengadakan Listrik Desa.
“kalau keberadaan penerangan, ini memang memakan biaya yang cukup besar, PLN pun berpikir panjang saya fikir untuk itu, saat ini kan dana pembangunan juga ada di rekening Desa, alternatif yang bisa di sesuaikan adalah mengusulkan listrik desa, pesan saya adalah saya fikir desa juga bisa memprioritaskan pembangunan yang menjadi skala prioritas masyarakat,”ujarnya.
Tapi, hal yang menjadi Domain pihak Kabupaten, dirinya menyarankan untuk tidak di kerjakan, sehingga ada kesinergian antara Pemerintah Desa dengan kabupaten.
“jangan dia mengerjakan jalan, akses dari jalan Kabupaten menuju Desa, itu menjadi Domainnya kabupaten, mubazir juga, berapa pun dana desa ndak bakal cukup itu,”pungkasnya.
