Tiga Tahun Tak Rekrut Honor, BKD Siap Ikuti Arahan Gubernur Kalbar

Sekarang dikuatkan lagi dengan arahan Pak Gubernur. Jadi, tahun 2019 kita tetap tidak merekrut tenaga kontrak," kata Moses

Tiga Tahun Tak Rekrut Honor, BKD Siap Ikuti Arahan Gubernur Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO
Kepala BKD Provinsi Kalbar Moses Tabah 

Laporan wartawan Tribun Pontianak; Prabowo

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalbar, Moses Tabah mengatakan jumlah tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar sekitar 1.618 orang. Jumlah itu merupakan total akumulasi dari sistem rekrutmen kontrak yang diterapkan sejak 10 tahun lalu.

Namun tiga tahun terakhir yakni 2016,2017 dan 2018, BKD Kalbar tidak merekrut tenaga kontrak lagi karena tidak siapkan anggaran untuk itu.

“Sekarang dikuatkan lagi dengan arahan Pak Gubernur. Jadi, tahun 2019 kita tetap tidak merekrut tenaga kontrak,” ungkapnya, Jumat (11/1/2019)

Moses sapaannya menambahkan sejak tiga tahun terakhir BKD Kalbar mengelola tenaga kontrak yang telah ada guna menunjang operasional pemerintahan.

“Saya rasa di Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota juga sama persoalannya. Kita pernah diingatkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 untuk tidak menerima tenaga kontrak,” jelasnya.

Ia menimpali pemenuhan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih jadi dilema hingga kini. Setiap tahun, pihaknya diminta ajukan formasi kebutuhan formasi PNS oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Formasi itu juga sudah dibahas bersama KemenPAN-RB. Lalu, masuk aplikasi e-formasi serta diverifikasi oleh KemenPAN-RB.

Baca: Midji Stop Rekrut Honorer, Siap Nonjobkan SKPD Tak Patuh

Baca: Dua Rumah di Beting Terbakar, Nila Kabur Sambil Teriak Api

Baca: Rusunawa Harapan Jaya Belum Diserahkan Pusat, Pengamat Minta Pemkot Proaktif

“Saat ini Pemprov Kalbar kekurangan PNS sekitar 4.500-an. Belum disetujui semua, walau sudah di-aminkan oleh KemenPAN-RB jumlahnya memang kurang,” terangnya.

Kendati demikian, ia sadari perekrutan PNS disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara yang terbatas. Otomatis, Pemprov menggunakan tenaga PNS yang ada dan mendayagunakan tenaga kontrak sesuai kemampuan APBD masing-masing.

“Kita harapkan setiap ada peneriman CPNS, mereka (tenaga kontrak_red) bisa ikut tes. Artinya, menyesuaikan formasi yang ada dengan persyaratan yang dimiliki. Misal kita perlu S-1 Penyuluh Pertanian. Jika mereka punya latar belakang pendidikan sesuai, maka ikut tes. Kalau tidak ya tetap sebagai tenaga kontrak,” paparnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan PNS, hal itu juga bertujuan mengangkat status tenaga kontrak. Ia berharap kebijakan baru terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) segera keluar petunjuk teknisnya.

“Kami sampai saat ini juga belum tahu secara teknis bagaimana mekanisme perekrutannya. Masih tunggu juknis dari Kemenpan. Kami tidak bisa bertindak sendiri tanpa ada perintah atau aturan Pemerintah Pusat. Karena terkait anggaran dan sistem mekanisme perekrutan, kualifikasi segala macamnya kan dari sana,” timpalnya.

“BKD Kalbar hanya ajukan tenaga yang diperlukan sesuai anjab (analisis kabatan_red) yang punya fungsi dan tugas di bidang masing-masing. Pemerintag Pusat menerima pengajuan kita untuk bisa diangkat dengan seleksi yang ditetapkan untuk P3K. Kita masih menunggu arahan Pemerintah Pusat terkait P3K,” tandasnya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Didit Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved