Rusunawa Harapan Jaya Belum Diserahkan Pusat, Pengamat Minta Pemkot Proaktif

Semestinya ada koordinasi sama orang pusat, karena dia mengcover seluruh Indonasia, maka dari daerah yang berkepentingan harus proaktif.

Rusunawa Harapan Jaya Belum Diserahkan Pusat, Pengamat Minta Pemkot Proaktif
TRIBUN PONTIANAK / RIDHO PANJI PRADANA
Pengamat Politik Untan, Erdi Abidin 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak; Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Masih belum diserahkannya aset rumah susun (Rusun) yang ada di Jalan Harapan Jaya oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah dalam hal ini, Pemkot Pontianak, memantik perhatian Pengamat Kebijakan Publik yang juga Dosen Untan, Erdi Abidin. Berikut ulasannya:

Tampak Rusun Jalan Harapan Jaya dan saat ini menunggu penyerahan aset dari pemerintah pusat pada pemerintah kota agar bisa dioperasionalkan.
Tampak Rusun Jalan Harapan Jaya dan saat ini menunggu penyerahan aset dari pemerintah pusat pada pemerintah kota agar bisa dioperasionalkan. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ SYAHRONI)

Saya rasa Pemkot harus melakukan komunikasi proaktif.

Apabila bangunan sudah lama rampung tapi belum juga diserahkan, saya pikir Pemkot yang bisa tidak fokus mengurus rusunawa tersebut.

Semestinya ada koordinasi sama orang pusat, karena dia mengcover seluruh Indonasia, maka dari daerah yang berkepentingan harus proaktif.

Sepanjang tidak ada persoalan hukum, maka Pemda kita semestinya harus proaktif berkomunikasi dengan Kementrian Perumahan dan Penataan Ruang itu, sehingga jelas dan cepat diproses.

Baca: Dewan: Rusnawa Harapan Jaya Terbengkalai

Baca: Rusunawa Harapan Jaya Siap Huni, Pemkot Tunggu Penyerahan Pusat

Negara hadir untuk membantu rakyat, di mediasi oleh pemerintah. Kebutuhan rakyat itu yang tahu adalah pemerintah setempat.

Ketika Pemda memutuskan ada perumahan untuk menaggulangi masalah permukimaan orang miskin dan sebagainya, Pemda harusnya proaktif, sepanjang itu tidak ada persoalan hukum.

Saya pikir, kita tidak suudzon tapi semestinya Pemerintah Kota Pontianak menjadi lebih proaktif dalam mengejar target supaya aset yang sudah di bangun itu tidak terbengkalai.

Harus ada koordinasi dan komunikasi yang intens antara Pemkot Pontianak dan Pemerintah Pusat, agar apa yang dibangun ini tidak terbengkalai dan dapat segera dipungsikan.

Untuk enghuninya sebaiknya prioritaskan warga tak mampu. Kuncinya pendataan harus dilakukan dengan teliti. Dalam pengecekan jangan melihat berkas saja. Petugas diminta turun langsung mengecek kebenarannya. Utamakan warga kurang mampu dan belum memiliki rumah.

Selain itu, bagi warga yang akan menempati rusun harus menjaga kebersihan lingkungan. Karena hunian akan nyaman bila penghuni ikut menjaga kebersihan lingkungannya. Jika semua dilakukan, saya rasa tak akan ada kendala.

Sebelum hunian tersebut ditempati masyarakat, pemenuhan hal dasar seperti air dan listrik harus jadi perhatian.

Penulis: Syahroni
Editor: Didit Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved