Citizen Reporter

Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Ia menambahkan, Pemkot Pontianak juga telah mencanangkan zona integritas dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran-sasaran utama tersebut.

Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan. 

Citizen reporter
Jimmy Ibrahim
Humas Pemkot Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui sistem pelayanan pengaduan (Whistle Blower System) tindak pidana korupsi.

“Whistle Blower System ini merupakan salah satu bagian dari manajemen perubahan dan masuk dalam kriteria pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” ujar Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan pada pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Aula Polresta Pontianak, Jumat (11/1/2019).

Baca: Edi Kamtono: Semua Pelayanan Publik Harus Bebas Korupsi 

Baca: Penandatanganan Fakta Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Baca: Wakapolres Pastikan Polisi di Kapuas Hulu Netral

Sebagai upaya pembangunan WBK dan WBBM, tambah Bahasan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 52 tahun 2014.

“Targetnya adalah tiga sasaran hasil utama, yakni peningkatan kapasitas akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta peningkatan pelayanan publik,” ungkapnya.

Tindak lanjut dari hal tersebut, Pemkot Pontianak telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwa) Nomor 62 tahun 2012 tentang road map reformasi birokrasi Pemkot Pontianak tahun 2015-2019.

Kemudian, dalam rangka mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemkot Pontianak dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditetapkan Perwa Nomor 10 tahun 2016 tentang sistem penanganan pengaduan (Whistle Blower System) tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkot Pontianak.

“Peraturan itu dijadikan sebagai pedoman perangkat daerah dalam penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkot Pontianak,” sebut Bahasan.

Ia menambahkan, Pemkot Pontianak juga telah mencanangkan zona integritas dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran-sasaran utama tersebut.

“Dengan mencanangkan Zona Integritas pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTK-PTSP) Kota Pontianak, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Pontianak dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak,” pungkasnya. 

Penulis: Syahroni
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved