Pemprov Kalbar Hentikan Perekrutan Tenaga Kontrak, Ini Respon DPRD Kalbar

Kendati demikian, pengadaan tenaga kontrak harus dilakukan dengan sangat selektif agar beban anggaran yang diperlukan menjadi lebih efisien.

Pemprov Kalbar Hentikan Perekrutan Tenaga Kontrak, Ini Respon DPRD Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / RIZKY PRABOWO RAHINO
Wakil Ketua DPRD Kalbar H Suriansyah 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat, H Suriansyah menegaskan keberadaan tenaga kontrak baik tenaga harian, tenaga honor bulanan dan tenaga dengan perhitungan lainnya sangat diperlukan guna menunjang operasional penyelenggaraan pemerintah.

“Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada itu baik di Pemprov maupun Pemkab dan Pemkot masih belum mencukupi. Masih sangat banyak diperlukan tenaga kontrak untuk bidang-bidang pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya yang sangat urgen,” ungkapnya, Jumat (11/1/2019).

Kendati demikian, pengadaan tenaga kontrak harus dilakukan dengan sangat selektif agar beban anggaran yang diperlukan menjadi lebih efisien.

Baca: Pemprov Kalbar Hentikan Perekrutan Tenaga Kontrak, BKD Kalbar Tegaskan Hal ini

Baca: Pemprov Kalbar Stop Perekrutan Tenaga Kontrak, Sutarmidji Paparkan Alasannya Karena Ini

Baca: Tiga Tahun Tak Rekrut Honor, BKD Siap Ikuti Arahan Gubernur Kalbar

“Selama ini biaya untuk menggaji tenaga kontrak dan honor dikelompokkan sebagai biaya rutin. Biaya langsung yang bersifat rutin,” terangnya.

Bahkan, Politisi Gerindra ini mengakui untuk posisi Tenaga Harian Penyuluh Pertanian, guru dan tenaga kesehatan justru harus ditambah karena banyak formasi belum terpenuhi. 

“Tenaga guru harus ditambah. Karena guru kurang maka akibatnya banyak desa yang belum memiliki SD dan SMP. Beberapa sekolah tersebut hanya diisi kurang lebih 25 persen tenaga pengajar status PNS. Selebihnya tenaga kontrak,” katanya.

Ia menegaskan kembali tenaga kontrak diperlukan, namun keberadaannya memang perlu ditertibkan. Ia sepakat dengan pernyataan Gubernur Kalbar yang katakan perekrutan tenaga kontrak tidak boleh lagi dilakukan secara perorangan, namun dilakukan secara outsourching atau perusahaan pihak ketiga penyedia tenaga kerja.

“Outsourching itu lah jadi sumber bagi pembinaan dan penyediaan tenaga kontak dan honor tersebut. Tidak lagi dilakukan orang perseorangan,” imbuhnya.

“Ditertibkan saja. Tapi tidak sampai dikurangi. Apalagi kalau sampai ditiadakan karena dikhawatirkan akan menyebabkan pengangguran bertambah banyak. Apabila itu terjadi berdampak pada ganggguan keamanan dan lain-lain. Apa yang dilakukan Gubernur kita dukung. Tertibkan dengan membina dan melatih,” tukasnya. 

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved