Pemprov Kalbar Hentikan Perekrutan Tenaga Kontrak, BKD Kalbar Tegaskan Hal ini

“Sekarang dikuatkan lagi dengan arahan Pak Gubernur. Jadi, tahun 2019 kita tetap tidak merekrut tenaga kontrak,” ungkapnya

Pemprov Kalbar Hentikan Perekrutan Tenaga Kontrak, BKD Kalbar Tegaskan Hal ini
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar, Moses Tabah 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalbar, Moses Tabah mengatakan jumlah tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar sekitar 1.618 orang. Jumlah itu merupakan total akumulasi dari sistem rekrutmen kontrak yang diterapkan sejak 10 tahun lalu.

Namun tiga tahun terakhir yakni 2016,2017 dan 2018, BKD Kalbar tidak merekrut tenaga kontrak lagi karena tidak siapkan anggaran untuk itu.

“Sekarang dikuatkan lagi dengan arahan Pak Gubernur. Jadi, tahun 2019 kita tetap tidak merekrut tenaga kontrak,” ungkapnya, Jumat (11/1/2019).

Baca: Pemprov Kalbar Stop Perekrutan Tenaga Kontrak, Sutarmidji Paparkan Alasannya Karena Ini

Baca: Tiga Tahun Tak Rekrut Honor, BKD Siap Ikuti Arahan Gubernur Kalbar

Baca: Wabup Effendi Sebut Akan Pemkab Akan Siapkan Ambulan Air

Moses sapaannya menambahkan sejak tiga tahun terakhir BKD Kalbar mengelola tenaga kontrak yang telah ada guna menunjang operasional pemerintahan.

“Saya rasa di Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota juga sama persoalannya. Kita pernah diingatkan oleh  Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 untuk tidak menerima tenaga kontrak,” jelasnya.

Ia menimpali pemenuhan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih jadi dilema hingga kini. Setiap tahun, pihaknya diminta ajukan formasi kebutuhan formasi PNS oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

Formasi itu juga sudah dibahas bersama KemenPAN-RB. Lalu, masuk aplikasi e-formasi serta diverifikasi oleh KemenPAN-RB.

“Saat ini Pemprov Kalbar kekurangan PNS sekitar 4.500-an. Belum disetujui semua, walau sudah di-aminkan oleh KemenPAN-RB jumlahnya memang kurang,” terangnya.

Kendati demikian, ia sadari perekrutan PNS disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara yang terbatas. Otomatis, Pemprov menggunakan tenaga PNS yang ada dan mendayagunakan tenaga kontrak sesuai kemampuan APBD masing-masing.

“Kita harapkan setiap ada peneriman CPNS, mereka (tenaga kontrak_red) bisa ikut tes. Artinya, menyesuaikan formasi yang ada dengan persyaratan yang dimiliki. Misal kita perlu S-1 Penyuluh Pertanian. Jika mereka punya latar belakang pendidikan sesuai, maka ikut tes. Kalau tidak ya tetap sebagai tenaga kontrak,” paparnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan PNS, hal itu juga bertujuan mengangkat status tenaga kontrak. Ia berharap kebijakan baru terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) segera keluar petunjuk teknisnya.

“Kami sampai saat ini juga belum tahu secara teknis bagaimana mekanisme perekrutannya. Masih tunggu juknis dari Kemenpan. Kami tidak bisa bertindak sendiri tanpa ada perintah atau aturan Pemerintah Pusat. Karena terkait anggaran dan sistem mekanisme perekrutan, kualifikasi segala macamnya kan dari sana,” timpalnya.

 “BKD Kalbar hanya ajukan tenaga yang diperlukan sesuai anjab (analisis kabatan_red) yang punya fungsi dan tugas di bidang masing-masing. Pemerintag Pusat menerima pengajuan kita untuk bisa diangkat dengan seleksi yang ditetapkan untuk P3K. Kita masih menunggu arahan Pemerintah Pusat terkait P3K,” tandasnya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved