Midji Stop Rekrut Honorer, Siap Nonjobkan SKPD Tak Patuh

“Bukan berarti tidak boleh ya. Ini kita stop karena ada yang salah dalam penerapannya selama ini. Mau kita tertibkan dulu,” jelasnya.

Midji Stop Rekrut Honorer, Siap Nonjobkan SKPD Tak Patuh
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO
Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani 1, Kota Pontianak, Senin (7/1/20190 siang. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak; Prabowo

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat menghentikan perekrutan honorer atau tenaga kontrak mulai tahun 2019. Kebijakan diambil sebagai upaya efisiensi dan menertibkan tenaga-tenaga kontrak yang telah direkrut pada tahun-tahun sebelumnya.

“Stop tenaga kontrak. Saya minta ini ditertibkan. Tidak boleh nambah. Karena jumlahnya cukup banyak sudah sekitar 1.600-an atau sekitar 25 persen dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemprov Kalbar,” ungkapnya, Jumat (11/1).

Penghentian rekrutmen tanaga kontrak, kata dia, akan diterapkan di seluruh jajaran Pemprov Kalbar. Jika masih ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak patuh terhadap imbauan itu, Sutarmidji pastikan ambil tindakan tegas.

“Kalau ada SKPD yang masih menyimpangi surat yang saya berikan. Saya akan non-jobkan,” terangnya.

Kebijakan ini berlaku untuk semua posisi jabatan di Pemprov Kalbar, termasuk tenaga guru dan kesehatan.

“Semua tak boleh. Kita masih mau lihat model Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Nanti Januari katanya akan ada P3K. Bentuknya bagaimana kita belum tahu, masih nunggu teknisnya,” imbuhnya.

Mantan Wali Kota Pontianak itu menimpali akan dilakukan evaluasi terhadap tenaga-tenaga kontrak yang telah bekerja selama ini.

“Yang tak masuk kerje, terima gaji butak ye diberhentikan. Tapi, jangan pulak tenaga kontrak jadi umpan aler atau di-onte,” ucap Midji dengan logat khas Melayu.

Kendati penghentian perekrutan tenaga kontrak diterapkan, namun Midji menggarisbawahi bukan berarti tidak boleh secara mutlak. Kebijakan ini diambil sebagai upaya membenahi tata kelola pemerintahan sesuai aturan.

Halaman
12
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Didit Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved