Pileg 2019

Terkait Hasil Survei Nasional Peserta Pemilu 2019, Ini Kata Presidium JaDI Kalbar 

Beberapa partai politik yang menjadi peserta pemilu tahun 2014 tidak mendaftar ke KPU untuk menjadi peserta pemilu 2019.

Terkait Hasil Survei Nasional Peserta Pemilu 2019, Ini Kata Presidium JaDI Kalbar 
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ File
Presidium JaDI Kalbar Umi Rifdiyawati 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalbar, Umi Rifdiawaty menilai hasil survei dapat menjadi bahan untuk peserta pemilu melakukan langkah strategis.

"Hasil survey bisa jadi bahan untuk partai politik peserta pemilu melakukan langkah-langkah strategis merebut suara pemilih pada hari H, mengingat masih ada waktu lebih kurang tiga bulan kedepan," katanya, Kamis (10/1/2019).

Menurutnya, waktu yang tersedia mesti dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh peserta pemilu untuk merebut hati pemilih. Karena hasil pemilu yang sesungguhnya adalah pada hari pemungutan dan penghitungan suara yaitu tanggal 17 April 2019.

Baca: Kanit Binmas Polsek Semparuk Beri Pembinaan Keaksaraan Kepada Warga 

Diterangkan pula oleh mantan Ketua KPU Kalbar ini, Parliementary threshold (PT) yang berlaku untuk penghitungan kursi DPR RI memang cukup berat yaitu 4 persen suara sah nasional.

Meski begitu, lanjut Mantan Komisioner KPU Kalbar dua periode ini, di level DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota tidak berlaku PT. Jadi meski tidak lolos PT parpol peserta pemilu masih memungkinkan untuk mendapat kursi di DPRD.

"Apakah hasil perolehan suara parpol peserta pemilu nanti akan linear antara perolehan suara DPR dan DPRD tentu baru bisa diketahui setelah proses penghitungan dan rekap perolehan suara selesai dilakukan oleh KPU. Demikian juga dengan hasil perolehan suara calon presiden dan wakil presiden, apakah bisa signifikan dan linear dengan perolehan suara parpol pengusungnya atau tidak, juga baru bisa diketahui setelah hari pemungutan dan penghitungan suara selesai," jelas Umi Rifdiawaty .

Baca: Daniel Johan Yakin PKB Masuk Posisi Tiga Besar Pemilu 2019

Dikatakannya pula, dengan sistem yang ada sesungguhnya Indonesia menganut sistem multi partai. Tapi berdasarkan pengalaman yang ada partai politik peserta pemilu juga mengalami seleksi dengan sendirinya.

Terbukti, kata dia, untuk pemilu 2019 hanya ada empat partai baru yang lolos verifikasi sebagai partai politik peserta pemilu.

Beberapa partai politik yang menjadi peserta pemilu tahun 2014 tidak mendaftar ke KPU untuk menjadi peserta pemilu 2019.

"PT sebenarnya upaya yang dilakukan untuk penguatan partai politik peserta pemilu, meskipun dengan PT ini akan banyak suara rakyat yang menjadi sia-sia karena tidak diikutkan dalam penghitungan kursi wakil rakyat di DPR RI," tutur Umi Rifdiawaty .

Untuk saat ini, lanjut Umi, secara konstitusi tidak mungkin membatasi jumlah partai politik. Yang dilakukan adalah upaya untuk penguatan parpol.

Tentu, menurutnya, sistem apapun yang dipilih pasti ada sisi baik dan buruknya, tidak ada juga sistem yang sempurna. 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved