Percepat UHC, Pemerintah Tambah Kuota PBI-JK Menjadi 96,8 Juta Jiwa di Tahun 2019

Pemerintah menambah kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang ditanggung oleh APBN di tahun 2019

Percepat UHC, Pemerintah Tambah Kuota PBI-JK Menjadi 96,8 Juta Jiwa di Tahun 2019
Kompas.com
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Maruf 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

Citizen Reporter
Humas Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sintang
Angga Ardita Mirza

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah menambah kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang ditanggung oleh APBN di tahun 2019 menjadi 96,8 juta jiwa dari sebelumnya sebanyak 92,4 juta jiwa.

Penambahan kuota ini merupakan wujud komitmen kuat pemerintah terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya dalam hal peningkatan cakupan kepesertaan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Maruf menjelaskan bahwa ada penambahan sebanyak 4,4 juta jiwa dari tahun-tahun sebelumnya (2016-2018).

Baca: BMKG Mempawah Prediksi Cuaca Mempawah Cerah Berawan

Baca: TRIBUN WIKI : Kampung Tenun, Wisata Edukasi Baru Kota Pontianak

Baca: Himapol Indonesia Korwil 3 Apresiasi Perekrutan Relawan Demokrasi Oleh KPU di Kalbar

"Ini merupakan kabar baik, diharapkan melalui penambahan kuota PBI ini akan mempercepat terwujudnya cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage," jelasnya, Selasa (8/1/2019) kemarin.

Iqbal menerangkan, penambahan kuota PBI-JK ini berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/HUK/2019 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019.

Surat keputusan ini ditandatangani oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita. Data peserta ini sudah termasuk bayi dari peserta PBI-JK yang didaftarkan pada tahun 2019.

"Untuk memastikan peserta yang menjadi PBI-JK adalah yang benar-benar berhak dan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan pemerintah, pemutakhiran data pun secara rutin dilakukan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan menggandeng kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) baik di tingkat pusat maupun daerah," ujarnya.

Baca: Polisi Tangkap Tiga Pengendar Narkoba di Sintang, Ini Orang dan Barang Buktinya

Baca: Puluhan Tim Sepak Takraw Unjuk Kebolehan di Kejuaraan Antar Pelajar FKIP Untan

Baca: TRIBUN WIKI : Taman Bunggur, Tempat Favorit Warga Sintang Berkumpul

Sepanjang tahun 2018 dilakukan proses verifikasi dan validasi (verivali) yang dilakukan Kemensos sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pemadanan dengan data kependudukan sehingga ada sistem informasi data PBI berbasis NIK.

Ada beberapa hal yang diverifikasi dan divalidasi setiap waktu. Misalnya, penghapusan peserta PBI-JK yang sudah mampu, sudah menjadi Pekerja Penerima Upah (PPU), meninggal dunia atau memiliki NIK ganda.

BPJS Kesehatan melaporkan setiap bulan ke Kemenkes dengan tembusan Kemensos.

Selanjutnya jika sudah dikoordinasikan lintas lembaga, BPJS Kesehatan akan menerima perubahan PBI-JK tersebut untuk diperbaharui.

Hingga 3 Januari 2019, tercatat 215.860.046 jiwa penduduk di Indonesia telah menjadi peserta JKN-KIS. BPJS Kesehatan juga bermitra dengan 23.011 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 2.475 rumah sakit (termasuk klinik utama).

Penulis: Wahidin
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved