BPBD Kalbar Petakan 182 Desa Gambut, Upaya Cegah Karhutla
Lahan gambut ini jadi target pengawasan sebagai upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berujung bencana kabut asap di Kalbar
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Didit Widodo
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak; Prabowo
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID TRIBUN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat menegaskan telah lakukan pemetaan terhadap desa-desa wilayah gambut di Provinsi kalimantan Barat. Setidaknya ada sekitar 182 desa gambut yang tersebar di 14 kabupaten/kota se-Kalbar dengan total luasan lahan sekitar 1,68 juta hektare.
Lahan gambut itu menjadi target pengawasan sebagai upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berujung bencana kabut asap di Kalbar.
“Sudah kita petakan lahan gambut yang ada di desa-desa. Pemetaan ini guna memudahkan penanggulangan bencana karhutla,” ungkap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat, TT Nyarong, Jumat (4/1/2019).
TTA Nyarong menimpali manajemen tata kelola lahan gambut menjadi satu di antara hal terpenting untuk mengatasi bencana asap lantaran karhutla. Pasalnya, wilayah gambut merupakan jenis lahan yang sulit dipadamkan ketika terbakar api.
“Tupoksi untuk wilayah gambut ini utamanya di Badan Restorasi Gambut (BRG). Kalau badan-badan hulu masalah ini ya selain BRG kan ada Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup. Kalau pemetaan selama ini sudah cukup bagus lah, tapi perlu dimaksimalkan ke depan,” terangnya.
Ia menimpali BRG punya anggaran lumayan besar untuk pengelolaan lahan gambut. Kendati demikian, ia tidak tahu angka pasti besaran dananya. Sebab, BPBD Kalbar tidak terlibat dalam tugas pengelolaan.
“Itu bukan kewenangan BPBD. Tapi, saya pernah lihat kalau tidak salah sekitar Rp 800 juta-an di BRG. Kami hanya dilibatkan dalan tim saja. Bukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),” jelasnya.
Melihat kondisi saat ini, pihaknya bersama BRG dan instansi terkait siap mengantisipasi potensi karhutla yang diprediksi bisa terjadi sepanjang bulan April, Mei dan Juni 2019.
“Kami harap BRG menyisir desa-desa yang sudah dipetakan dan memiliki lahan gambut karena berpotensi terjadi karhutla,” pintanya.
BPBD Kalbar, terang dia, terus dorong upaya pembinaan desa-desa yang berada di areal sekitar gambut dalam upaya pencegahan dini terjadinya karhutla.
“Masyarakat kita dorong dan libatkan kepeduliannya untuk mengantisipasi karhutla ini,” timpalnya.
Baca: Promenade Kapuas Dikelola Masyarakat, Fuadi: Silahkan Bentuk Koperasi
Baca: Dewan Usul Bentuk Badan Pengelolaan Promenade Kapuas
Dukungan pemerintah pusat melalui kementerian terkait juga terbilang besar. Pemerintah pusat memberi bantuan kendaraan bermotor kepada Provinsi Kalbar sebanyak 80 unit.
“Motor-motor itu untuk patroli. Sudah kita distribusikan ke desa-desa,” ujarnya.
Tentunya, hal ini dianggap sebagai suatu kemajuan dalam persiapan penanganan karhutla di masing-masing desa gambut. Setidaknya, bantuan itu menambah sarana dan prasarana operasional ketika ada karhutla.
