Kepala Kanwil DJPb Kalbar Dorong Pejabat Tingkatkan Pemahamannya Kelola Keuangan Negara

Namun disisi lain Sahat juga mengetahui terdapat berbagai peristiwa di tanah air yang mengindikasikan adanya tindak pidana

Kepala Kanwil DJPb Kalbar Dorong Pejabat Tingkatkan Pemahamannya Kelola Keuangan Negara
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MASKARTINI
FKKN Provinsi Kalbar gelar Focus Group Discussion mengangkat tema Aspek Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara dan Tindak Pidana Korupsi di Aula Kanwil DJPb Provinsi Kalbar, Kamis (20/12/2018). 

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Kanwil DJPb Kalbar, Sahat MT Pangabean mengatakan pengelolaan keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Hal tersebut dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Namun disisi lain Sahat juga mengetahui terdapat berbagai peristiwa di tanah air yang mengindikasikan adanya tindak pidana dalam pengelolaan keuangan negara.

Baca: Sekda Kayong Utara Hadiri Sosialisasi Perpres 16 Tahun 2018

Baca: Kampus UBSI Pontianak Berpartisipasi Bantu LLDIKTI dan Pemprov Wujudkan Masyarakat Kalbar Cerdas

Sehingga kata dia para pengelola keuangan negara perlu meningkatkan pengetahuan tentang keuangan negara agar tidak melakukan kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara baik dari sisi administrasi maupun perbuatan atau tindakan yang tergolong tindak pidana korupsi.

"Tahun anggaran 2018 ini di wilayah Provinsi Kalbar terdapat 580 satuan kerja atau instansi yang mengelola dana APBD dengan pagu anggaran mencapai Rp15,2 triliun. Total pagu anggaran tersebut belum termasuk pengelolaan keuangan negara keuangan daerah pada 15 pemerintah daerah di Kalbar," ujar Sahat pada Focus Group Discussion di Aula Kanwil DJPb Provinsi Kalbar, Kamis (20/12/2018).

FGD yang mengangkat tema Aspek Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara dan Tindak Pidana Korupsi dihadiri perwakilan satuan kerja instansi pengelolaan dana APBN, asosiasi pengusaha civitas akademika dari perguruan tinggi, pejabat pegawai di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalbar dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPn) Pontianak.

"Mengawal APBD membantu membangun negeri adalah amanat yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalbar beserta 6 KPPN yang ada dibawahnya yaitu KPPN Pontianak, KPPN Singkawang, KPPN Sanggau, KPPN Sintang, KPPN Ketapang dan KPPN Putussibau," ujarnya.

Forum Koordinasi Keuangan Negara (FKKN) sendiri adalah suatu wadah yang dibentuk di tingkat kantor pusat ditjen perbendaharaan dan kanwil ditjen perbendaharaan untuk melakukan koordinasi secara intensif antara unit-unit di lingkungan direktorat jenderal perbendaharaan terkait pemantapan pemahaman hal-hal yang berkaitan dengan keuangan negara.

"Mengingat penting dan strategisnya pengelolaan keuangan negara tersebut serta rawannya terjadi tindakan mal-administrasi maupun tindak pidana korupsi Sahat berharap seluruh pejabat pengelola keuangan negara dapat meningkatkan pemahamannya dalam pengelolaan keuangan negara sekaligus dapat menghindari terjadinya tindak pidana korupsi di instansi masing-masing.

Tema yang diambil kata Sahat menjadi pilihan lantaran pengelolaan keuangan negara merupakan tugas dan fungsi utama ditjen perbendaharaan. Dimana isu pengelolaan keuangan negara akhir-akhir ini selalu mendapat sorotan publik. "Harapan kita melalui FKKN kita bisa mempersiapkan SDM di lingkungan ditjen perbendaharaan yang berkualitas dan memiliki kompetensi di bidang keuangan negara dan menjadi wadah untuk menjadi ahli keuangan negara," ujarnya.

Penulis: Maskartini
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved