4.364 Temuan Pemeriksaan Semester II Tahun 2018 , Berikut Nilai Aset Yang Telah Dikembalikan

Selain laporan-laporan di atas, BPK Perwakilan Kalbar juga menerbitkan laporan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah.

4.364 Temuan Pemeriksaan Semester II Tahun 2018 , Berikut Nilai Aset Yang Telah Dikembalikan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MASKARTINI
Workshop media di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (18/12/2018). 

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPK Kalbar)  menyampaikan tujuh laporan hasil pemeriksaan kinerja dan dua laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalbar, Joko Agus Setyono mengatakan pemantauan tindak lanjut, pada Semester II Tahun 2018, atas 4.364 temuan pemeriksaan senilai Rp988,042,661,756,00 telah dihasilkan 10.021 rekomendasi senilai Rp521,260,566,191,00.

Baca: Apresiasi AAUI Gelar Sharing Sessions, Kepala OJK Kalbar Ajak Edukasi Masyarakat

Baca: Sekretaris PW DMI Kalbar Masa Bhakti 2018-2023 Tegaskan Konsen Pembinaan Sumber Daya Masjid

"Tindak lanjut oleh pemerintah daerah yang telah Sesuai dengan rekomendasi adalah 7.967 temuan (79,50 persen) dan sebanyak 63 temuan (0,63 persen) tidak dapat ditindaklanjuti. Nilai aset yang telah diikembalikan adalah Rp245,357,674,240,00," ungkap Joko.

Hal ini ia ungkapkan usai Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK serta Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Semester II Tahun 2018 di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (18/12/2018).

Selain laporan-laporan di atas, BPK Perwakilan Kalbar juga menerbitkan laporan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah.

Joko mengaku dari hasil pemantauan ditemukan bahwa masih terdapat kelemahan.

Selain kurang aktifnya upaya penanganan kerugian daerah, permasalahan lain adanya daerah yang belum membentuk Tim Pengelolaan kerugian Daerah, lemahnya monitoring, dan lemahnya regulasi atau pedoman.

Ia juga mengungkap kurang aktifnya upaya penanganan ditemukan minimal atas sembilan pemerintah daerah sehingga penanganan menjadi tidak kunjung terselesaikan.

Atas permasalahan ini, BPK Kalbar menyarankan agar penanganan dapat dilakukan secara lebih aktif, merevisi aturan yang tidak sesuai dengan payung hukum yang ada, dan meningkatkan kualitas data yang digunakan untuk memonitor penanganan kerugian daerah.

"Mengingat bulan Desember adalah penghujung tahun anggaran, BPK perwakilan Provinsi Kalbar berharap adanya ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah, dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Kepala Sub Auditorat Kalbar II BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Agvita Windiadi menyampaikan biasanya BPK melakukan pemeriksaan berdasarkan kinerja, namun ada juga yng didasari pengaduan. BPK kata Agvita juga berkoordinasi dengan pihak luar dan sebaliknya.

Koordinasi BPK keluar katanya dilakukan apabila adanya unsur tindak pidana korupsi. "Pemeriksaan dilakukan berdasarkan kinerja, di luar dari pada itu apabila ada pengaduan akan kami lakukan pemeriksaan namun berkoordinasi terlebih dahulu dengan pusat karena semua aktivitas pemeriksaan berhubungan dengan ketersediaan anggaran," ungkapnya.

Perencanaan pemerintah diakuinya sudah disusun 2 tahun sebelumnya. Sehingga apabila pemeriksaan disetujui akan dilakukan pemeriksaan, namun tidak semua pengajuan tindaklanjuti.

"Tentunya pengaduan yang ditindaklanjuti adalah yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan tidak semua sumber kami terima, kami lakukan evaluasi," ujarnya.

Penulis: Maskartini
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved