Totalnya Penjaminan LPS Capai Rp5,645 Triliun, Berikut Batas Penjaminan Per Nasabah

Direktur Group Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Beko Setiawan mengatakan perbankan dan keuangan yang stabil adalah modal yang penting

Totalnya Penjaminan LPS Capai Rp5,645 Triliun, Berikut Batas Penjaminan Per Nasabah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MASKARTINI
Media gathering dengan tema ”Membangun Ekonomi Indonesia Melalui Stabilitas Sistem Perbankan” mengahadirkan Beko Setiawan, Direktur Group Peraturan LPS, DR Afrizal, SE.M.Si, Dosen Fakuktas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura dipandu Ahmad Suroso, Pemred Tribun Pontianak di Ruang Meranti 3, Mercure Hotels Pontianak, Kamis (6/12/2018). 

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Direktur Group Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Beko Setiawan mengatakan perbankan dan keuangan yang stabil adalah modal yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Hal itu lah yang mendorong LPS melakukan sosialisasi terkait peran LPS sebagai lembaga penjamin dan kampanye #yuknabungdibank karena dijamin oleh LPS.

Masyarakat kaya Beko akan merasa aman dan tenang terhadap perbankan kalau mereka mengetahui bahwa ada program penjaminan simpanan dan memahami mengenai aturannya.

Sehingga masyarakat tetap percaya dan terus menyimpan dananya di lembaga perbankan sebagai urat nadi perekonomian yang nantinya akan disalurkan oleh perbankan dalam bentuk kredit produktif. 

Baca: Simpanan Anda di Bank Dijamin LPS Dengan Syarat 3 Ini

Baca: Ciptakan Stabilitas Sistem Perbankan, LPS Kembali Edukasi Program Penjaminan Simpanan

Setelah menggelar LPS Pulang Kampus di Auditorium Untan, LPS juga menggelar Media Gathering di Hotel Mercure, Kamis (6/12/2018).

Selain sebagai sarana membangun silaturahmi, melalui media workshop ini LPS menyampaikan pesan kepada masyarakat dan mengingatkan kembali peran dan fungsi LPS sebagai salah satu lembaga regulator keuangan di Indonesia, bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan RI. 

"LPS adalah lembaga pemerintah yang bersifat independen memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan penjaminan simpanan di bank, melakukan penanganan terhadap bank gagal (resolusi bank) dan turut serta dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. LPS bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan saat ini hanya berkedudukan di ibukota Jakarta, tidak memiliki jaringan kantor perwakilan di daerah," ujarnya.

Pendirian LPS dilatar belakangi oleh krisis moneter tahun 1997/1998. Pada saat itu, pemerintah menerapkan blanket guarantee atau penjaminan menyeluruh dimana kebijakan tersebut membebani APBN dan menimbulkan potensi moral hazard dari para pengelola bank.

Berdasarkan pengalaman tersebut, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang No 24 tahun 2004, tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan LPS mulai beroperasi setahun kemudian tepatnya 22 September 2005.

Tahun 2016 lalu, Pemerintah RI dan DPR mengesahkan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) dimana dalam UU tersebut, LPS mendapat tambahan tugas dan fungsinya.

Halaman
1234
Penulis: Maskartini
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved