Mendagri Ungkap Kondisi Nyata Nduga, Dikenal Daerah Rawan Hingga Tim e-KTP Dipalak 5 Juta per 3 Km

"Tapi urusan gerombolan ini, itu dia tim e-KTP kami saja dipalak kok, setiap 3 kilometer ada gerombolan datang, bayar Rp 5 juta," ungkap dia.

Mendagri Ungkap Kondisi Nyata Nduga, Dikenal Daerah Rawan Hingga Tim e-KTP Dipalak 5 Juta per 3 Km
KOMPAS.COM
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menceritakan kondisi nyata di Nduga, Papua yang menjadi lokasi kontak senjata antara TNI dengan kelompok bersenjata.

Di wilayah itu juga, belasan pekerja dibantai hingga tewas.

Baca: Begini Rincian Eksekusi Penembakan Pekerja Jembatan Nduga, 31 Orang Tewas

Baca: Kapolda Papua Ungkap Peristiwa Berondongan Peluru Kenai Helikopter dan Bharatu Wahyu

Menurut Tjahjo, wilayah Nduga sejak dulu memang dikenal daerah yang rawan.

Imbasnya, tak hanya melulu perlawanan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap TNI, tetapi juga masalah administrasi kependudukan.

Tjahjo mencontohkan misalnya saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) beberapa waktu lalu.

"Tidak ada masalah, memang Nduga sejak dulu, urusan Pilkada ya ruwet," ujar Tjahjo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Baca: Terkait Insiden Berdarah di Papua, Ini Permintaan IPW pada Presiden Jokowi

Baca: Sapma PP Kalbar Kecam Keras Gerakan Separatis di Papua

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa rawannya daerah tersebut juga menjadi kendala pihaknya untuk melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di daerah tersebut.

"Tapi urusan gerombolan ini, itu dia tim e-KTP kami saja dipalak kok, setiap 3 kilometer ada gerombolan datang, bayar Rp 5 juta," ungkap dia.

Kendati demikian, ia sudah mengimbau jajarannya di pemda setempat, untuk bekerja sama dengan aparat keamanan, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di daerah tersebut untuk menjaga pembangunan nasional.

"Prinsip ini jangan menghambat program strategis pembangunan nasional, termasuk programnya Pak Gubernur, programnya Walikota, Bupati, soal keamanan ya kita sikat sama-sama, ga boleh dua orang, atau gerombolan pun yang menganggu konsolidasi pembangunan infrastruktur yang ada di semua daerah," ucap dia.

Halaman
12
Editor: Dhita Mutiasari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved