KPID Kalbar Minta Lembaga Penyiaran Tak Siarkan Konten Kampanye Politik Di Luar Ketentuan KPU

Ketika sudah masuk jadwal kampanye, ia tidak mempermasalahkan jika lembaga penyiaran berlomba-lomba hasilkan konten-konten kampanye politik.

KPID Kalbar Minta Lembaga Penyiaran Tak Siarkan Konten Kampanye Politik Di Luar Ketentuan KPU
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO
Koordinator Divisi Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Barat, Widodo Prihadi saat diwawancarai Tribun Pontianak usai diskusi penguatan program siaran televisi jaringan dengan muatan lokal dan jam tayang ideal di Kalimantan Barat di Resto Cita Rasa, Jalan Sultan Syarif Abdurrahman, Kota Pontianak, Kamis (6/12/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Koordinator Divisi Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Barat, Widodo Prihadi meminta lembaga penyiaran tidak siarkan konten-konten kampanye politik di luar jadwal ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU).  

“Belum waktunya untuk kampanye politik. Nanti tanggal 23 Maret sampai 13 April, sekitar 21 hari itu adalah masa dimana televisi ataupun radio baru boleh iklan politik,” ujarnya saat diwawancarai Tribun Pontianak usai diskusi penguatan program siaran televisi jaringan dengan muatan lokal dan jam tayang ideal di Kalimantan Barat di Resto Cita Rasa, Jalan Sultan Syarif Abdurrahman, Kota Pontianak, Kamis (6/12/2018).

Baca: Mapolresta Pontianak Gelar Rekonstruksi Penganiayaan Putri Aisyah Hingga Tewas Oleh Ayah Kandung

Baca: KPID Kalbar Minta Lembaga Penyiaran Laksanakan Ketentuan 10 Persen Konten Lokal

Ketika sudah masuk jadwal kampanye, ia tidak mempermasalahkan jika lembaga penyiaran berlomba-lomba hasilkan konten-konten kampanye politik.

“Tentunya di masa ini (jadwal kampanye_red), teman-teman akan berkreasi dan ingin membawa sesuatu yang beda. Ingin mengedukasi penonton atau pendengarnya dengan edukasi politik pada masa Pilpres dan Pileg ini,” terangnya.

Namun, ia mengimbau lembaga penyiaran berkomunikasi terlebih dahulu dengan penyelenggara Pemilu dan KPID Kalbar sebelum produksi konten-konten kampanye politik.

“Perlu dikomunikasikan dulu bersama KPU, Bawaslu dan KPID Kalbar. Sehingga, apa yang dibuat teman-teman (lembaga penyiaran_red) tidak mubajir dan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ada. Sesuaikan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Semua sudah diatur,” tukasnya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved