Diskominfo Kalbar Minta KPID Terus Lakukan Refleksi Penyiaran di Kalbar

Teddy Ermanto meminta Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Barat terus lakukan refleksi kilas balik atau ringkasan

Diskominfo Kalbar Minta KPID Terus Lakukan Refleksi Penyiaran di Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO
Seluruh peserta dan jajaran KPID Kalbar foto bersama usai diskusi penguatan program siaran televisi jaringan dengan muatan lokal dan jam tayang ideal di Kalimantan Barat di Resto Cita Rasa, Jalan Sultan Syarif Abdurrahman, Kota Pontianak, Kamis (6/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Barat, Teddy Ermanto meminta Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Barat terus lakukan refleksi kilas balik atau ringkasan guna memastikan konten-konten yang disiarkan oleh lembaga penyiaran sesuai ketentuan.

“Semisal, apa yang sudah dilakukan. Apa masalah yang dihadapi. Apa solusinya dan data-data yang akan direkomendasikan pada KPID periode berikutnya,” ungkapnya saat diwawancarai Tribun Pontianak usai diskusi penguatan program siaran televisi jaringan dengan muatan lokal dan jam tayang ideal di Kalimantan Barat di Resto Cita Rasa, Jalan Sultan Syarif Abdurrahman, Kota Pontianak, Kamis (6/12/2018).

Teddy menimpali penyiaran harus dilakukan secara seimbang. Batasan-batasan isu yang diangkat harus diatur dan perlu ada kesepakatan bersama.

Baca: Motif Ayah Banting Anak Hingga Tewas, Aksi Saling Rebut hingga 3 Hempasan Berujung Maut

“Jangan hanya melihat karena profit besar nilainya sehingga mengabaikan hal-hal lainnya. Isu siaran harus ada kewajiban muatan lokal,” terangnya.

Tak hanya itu, kondisi perizinan juga diharapkan menjadi perhatian KPID di tengah kenyataan bahwa semua sektor telah dimasuki oleh informasi dan teknologi. Terlebih, masyarakat Kalbar khususnya di wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). Tidak semua wilayah terfasilitasi sarana dan prasarana memadai.

“Kondisi ini bisa kita ambilkan suatu jalan tengah. Mungkin bisa difasilitasi KPID. Sehingga kawan-kawan kita yang berada jauh misalnya di Benua Martinus bisa dapatkan perizinan dengan cepat. Ada suatu rumusan yang bisa kita usulkan ke KPI Pusat. KPI kan lembaga independen punya suatu posisi strategis,” pungkasnya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved