Pileg 2019

Terkait TPS di Dalam Lapas, Ini Komentar Korwil Pokja Rumah Demokrasi

Untuk itu kita meminta agar TPS di tempat asalnya yaitu di alamat domisili di pindahkan ke TPS yang ada di lapas

Terkait TPS di Dalam Lapas, Ini Komentar Korwil Pokja Rumah Demokrasi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Pokja Rumah Demokrasi Korwil Singbebas, Rizki Imanuddin SH. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, M Wawan Gunawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Koordinator Wilayah (Korwil) Singkawang, Bengkayang dan Sambas (Singbebas) Kelompok Kerja (Pokja) Rumah Demokrasi Rizki Imanuddin SH mengatakan, sah-sah saja KPU membuka atau menambahkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

"Penambahan TPS untuk lapas jika itu merupakan kebutuhan mendesak maka sah saja. Karena upaya itu dilakukan untuk memastikan terpenuhinyan hak pilih setiap warga negara, termasuk penghuni Lapas," ujarnya, Minggu (2/11/2018).

Menurut Rizki, warga lapas juga merupakan pemilih potensial. Sehingga wajib juga untuk di data.

Baca: Pemkab dan DPRD Sekadau Sepakati Raperda APBD 2019

"Kenapa? karena mereka merupakan pemilih potensial sehingga wajib juga di data," sambungnya.

Namun demikian, Rizki meminta agar KPU mendata pemilih tersebut dengan seksama. Karena jangan sampai nantinya KPU kecolongan dalam arti kata warga binaan di lapas terdaftar sebagai pemilih ganda.

Karena terdaftar sebagai pemilih di lapas, juga terdaftar di wilayah domisilinya sebelum masuk lapas.

"Cuma KPU perlu memastikan pendataan mereka sebagai pemilih tidak ganda. Artinya di lapas terdaftar dan di tempat tinggal mereka juga terdaftar di TPS yg berbeda, sehingga hal tersebut yang perlu benar-benar menjadi perhatian KPU," jelas Rizki.

"Untuk itu kita meminta agar TPS di tempat asalnya yaitu di alamat domisili di pindahkan ke TPS yang ada di lapas," tegasnya.

Baca: Tes Kompetensi Bidang, BKPSDM Ketapang Masih Tunggu Pengumuman Resmi dari BKN

Lebih lanjut Rizki mengatakan, hal ini sama juga halnya dengan pendataan pemilih disabilitas dan pemilih yang mengidap gangguan jiwa.

Menurutnya, kedua hal itu harus bisa dijelaskan oleh KPU dan juga memberikan keterangan mana batasan yang boleh dan tidak di perbolehkan.

"Sama halnya dengan pendataan orang disabilitas mental, KPU juga harus menjelaskan kepada masyarakat terkait kriteria orang sakit jiwa yang boleh memilih dan tidak boleh. Seperti harus ada surat keterangan rekomendasi dokter dan lain sebagainya," paparnya.

Dijelaskan Rizki, hal ini tidak bias dan tidak di jadikan isu yang bisa membangun ketidak percayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved