Resmi Ditetapkan, Serikat Buruh Siap Kawal UMP

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Kalbar, Suherman meminta pemerintah terus melakukan sosialisasi terkait UKM yang sudah ditetapkan. Pasalnya ia mengaku hingga saat ini dari 7000 perusahaan yang ada di Kalbar banyak yang belum memenuhi hak-hak pekerja.

"UMK sudah ditetapkan oleh Gubernur, kita ikut mengawal dan kepada dinas terkait harus ada sosialisasi kepada perusahaan agar nanti per 1 Januari 2019 siap diterapkan. UMP kan tidak dipakai yang dibayarkan adalah UMK karena setiap kabupaten kota ada dewan pengupahan sehingga lebih tinggi dari UMP," ujar Suherman pada Senin (26/12/2018).

Baca: Apindo Kalbar Nilai UMK 2019 Sudah Ideal

Baca: Heri Mustamin Sebut Program Pontianak Smart City Belum Maksimal, Ini Yang Menjadi Hambatan

Tugas dewan pengupahan dan serikat buruh kata Suherman memsosialisasikan SK gubernur yang sudah ditetapkan.

"Bagi perusahaan yang merasa keberatan hendaknya membuat penangguhan dengan syarat sesuai UU. Jika tidak ada surat penangguhan artinya perusahaan tersebut mampu membayar," ujarnya.

Harapan Suherman semua perusahaan menerapkan aturan dan tidak melanggar ketetapan. Realita saat ini diakui Suherman masih banyak perusahaan di Kalbar yang melanggar aturan khususnya hak-hak normatif. Contoh upah, jaring pengaman sosial, lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah.

"Jika melakukan pelanggaran pemerintah harus tegas memberikan sanksi. Aturan, SK sudah ada jika melanggar harus ditindak. Kita mengimbau pemerintah untuk melakukan pengawasan langsung. Jangan menunggu laporan diatas meja, harus turun ke lapangan. Isu Ketenagakerjaan sudah berkaitan dengan hak normatif terutama buruh perkebunan sawit," ujarnya.