Bawaslu Samakan Persepsi dengan Media, Pengamat : Bentuk Demokrasi

Saya lihat dengan diskusi maupun pertemuan ini merupakan hal yang positif dari Bawaslu, mereka koorperatif dan menerima masukan.

Bawaslu Samakan Persepsi dengan Media, Pengamat : Bentuk Demokrasi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Pengamat Komunikasi Politik Untan, Dr. Netty Herawati M.Si 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Komunikasi Politik Untan, Dr. Netty Herawati M.Si terkait batasan aturan kampanye di media dimana saat ini bawaslu menyamakan persepsi dengan media adalah suatu hal yang positif. 

Ada perkembangan bagus, kemarin saya juga tanya ke Bawaslu terkait hal tersebut karena awalnya batasan tidak jelas dan memang akan bisa membuat orang ngakal-ngakali, karena memang ingin mempromosikan diri lewat media.

Baca: ASN Terlibat Kampanye, Bawaslu Kota Kirimkan Data Hingga Bukti ke Komite ASN

Baca: Bawaslu Samakan Persepsi Pemberitaan dan Penyiaran Bersama Media

Seperti ada parpol yang saat ulang tahun disiarkan dimedia nasional, menyampaikan visi misi, kritikan, hingga dengan jelasnya lambang dan nomor parpol. Dan saya diskusikan hal tersebut ke Bawaslu.

Saya lihat dengan diskusi maupun pertemuan ini merupakan hal yang positif dari Bawaslu, mereka koorperatif dan menerima masukan.

Karena kalau yang ketat kemarin dapat menimbulkan potensi kecurangan untuk pemberitaan maupun beriklan.

Lebih baik seperti ini, agak longgar namun koorperatif dan diberi ruang dengan batasan yang jelas seperti larangan nomor urut dan lambang.

Apalagi kedepan saya pikir merupakan satu diantara solusi.

Mudah-mudahan dengan ini media bisa menggiring  perdebatan netizen maupun masyarakat untuk menuju Pilpres ke arah yang lebih berkualitas.

Mereka lebih punya ruang untuk menyampaikan visi misi partai, program-program dan tentunya tidak boleh iklan.

Saya senang sekali dengan ini, Bawaslu mengumpulkan dan mensosialisasikan, inilah sebenarnya dalam demokrasi, on going dan punya hak untuk berpendapat, jangan bicara soal demokrasi namun otoriter.

 Inilah sebetulnya ciri-ciri demokrasi dan mudah-mudahan tidak berhenti sampai disini, jadi kedepan gak karena dikritik kemudian memperbaiki keputusan.

Namun kedepan ada keputusan-keputusan lain terkait ruang publik ini dengan melibatkan pakar atau penelitian kecil-kecilan sehingga jika dikeluarkan tidak sempat menimbulkan polemik.

Suatu kesepakatan mestinya menjawab permasalahan, bukannya menimbulkan permasalahan. Intinya dengan hal ini positif serta menunjukan demokrasi

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved