KPU Provinsi Tunggu Arahan RI Buka TPS di Rumah Sakit Jiwa

Sehingga, kata dia, tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, maka harus di buktikan dengan surat keterangan dokter untuk bisa ikut memilih.

KPU Provinsi Tunggu Arahan RI Buka TPS di Rumah Sakit Jiwa
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI PRADANA
Divisi Program dan Data KPU Kalbar, Zainab. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Divisi Program dan Data KPU Provinsi Kalbar, Zainab menerangkan jika pihaknya masih menunggu arahan dari KPU RI untuk membuka TPS di RSJ.

Untuk diketahui, di pemilu sebelumnya ada dua TPS dibuka di RSJ Kota Singkawang.

Sedangkan di RSJ Kota Pontianak tidak lantaran hanya melakukan pengobatan pasien.

Baca: Banyak Tak Lulus Passing Grade CPNS 2018, Pengamat Nilai Kualitas Pendidikan Tak Merata

Baca: Penyandang Disabilitas Mental Sudah Masuk DPT Sejak Pemilu Lalu

"Dulu 2014 tidak ada aturan surat keterangan, sehingga dulu di Singkawang tetap di data dan di sediakan TPS, ada dua TPS dalam RSJ. Untuk Kota Pontianak di tahun 2014 tidak melakukan perawatan pasien, hanya pengobatan saja, perawatan semuanya dilihkan ke Singkawang sehingga tidak di bentuk TPS dalam RSJ," bebernya, Kamis (22/11/2018).

"Yang sekarang masih menunggu arahan lanjut dari RI bagaimana perlakuannya," kata Zainab.

Diterangkan Zainab, sesuai PKPU 11 tahun 2018 pasal 4 ayat 2 point b, satu diantara syarat pemilih adalah tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya.

Kemudian di ayat tiga juga di jelaskan bahwa pemilih yang sedang terganggu jiwa atau ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b.

Sehingga, kata dia, tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, maka harus di buktikan dengan surat keterangan dokter untuk bisa ikut memilih.

"Artinya sampai saat ini kami tetap berpegang pada peraturan tersebut selama tidak ada keterangan dokter berarti bisa masuk ke dalam DPT kita, kecuali ada perubahan regulasi terbaru," tuturnya.

Ia pun mengatakan, jika memang belum masuk DPT, selama orang tersebut bisa menunjukan bahwa mempunyai E-KTP tetap bisa dimasukan.

"Terkait apakah kita akan Melakukan perubahan terhadap DPTHP 2 sampai saat ini belum ada instruksi atau pun regulasi dari KPU RI yang kemudian akan menjadi dasar untuk bisa kami melaksanakan hal tersebut," katanya.

Terkait sengan potensi pemilih dari tuna gharita atau penyandang disabilitas mental, pihaknya masih menghimpun data dari tingkat Kabupaten Kota.

"Untuk hal ini kami hari ini masih menghimpun data lapangan dari kabupaten kota masing-masing," tutupnya. 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved