Terkait Pemutahiran Data Pemilih, Pengamat: Perlu Ada Partisipasi Publik

Publik dapat aktif memberikan informasi dan melapor kepada KPU untuk memudahkan pemutakhiran data pemilih

Terkait Pemutahiran Data Pemilih, Pengamat: Perlu Ada Partisipasi Publik
FACEBOOK
Ireng Maulana MA 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Politik Untan, Ireng Maulana, MA mengatakan publik tidak boleh berpangku tangan mengharapkan semua diurus KPU. Karena walau bagaimanapun juga memiliki keterbatasan.

"Publik dapat aktif memberikan informasi dan melapor kepada KPU untuk memudahkan pemutakhiran data pemilih," terang Ireng.

Partisipasi publik akan sangat berkontribusi komitmen KPU dalam menjamin hak pilih warga terlebih mereka yang merasa sudah melakukan perekaman e-ktp namun belum terdaftar di DPT.

Baca: Ustadz Abdul Somad Mengungkap Sejarah Agama Islam Masuk Indonesia

Mereka harus lebih proaktif jika tidak mau kehilangan hak pilih. Kedua, KPU dapat menyiapkan desk khusus pengaduan dan pelaporan terkait pemutakhiran data pemilih, selain itu KPU dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan pemilih.

"Ketiga setiap otoritas kebijakan pengurus data kependudukan dapat bahu membahu bersama KPU dalam proses pemutakhiran data pemilih. Setidaknya ada rasa tanggung jawab bersama untuk membantu KPU memastikan semua orang yang memenuhi syarat sbg pemilih mendapatkan hak pilihnya," tambahnya.

Publik ketahui bahwa data pemilih kita memang terus disempurnakan dengan pola kontinuitas karena kita tahu sejak pileg 2014, pilkada serentak 2015, 2017 dan 2018, DPT selalu dinamis mengikuti gerak data kependudukan, sehingga akan selalu ada penambahan jumlah pemilih.

Pergerakan data pemilih dari proses pemilihan ke proses pemilihan yang lainnya bisa di sebabkan pertama terdapat warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih ketika memasuki periode pemilihan sehingga mereka harus diproses secara administrasi untuk mendapatkan hak pilih, sebagian besar ini terjadi pada mereka yang mencapai 17+ pada periode pemilihan tersebut.

"Kedua, informasi awal bagi mereka yang sudah memenuhi syarat sbg pemilih merujuk pada perekaman e-KTP, sinkronisasi antara data pemilih dan basis informasi dari e-KTP memungkinkan terjadinya penambahan atau bahkan pengurangan jumlah pemilih," imbuhnya.

Baca: Literasi Keuangan Masih Rendah, Midji Harap OJK Melindungi Masyarakat

Pengurangan data pemilih misalkan adanya data warga yang ganda atau kematian warga yang tidak dilaporkan sehingga walaupun sudah meninggal masih saja tercatat sebagai pemilih.

Terakhir, perpindahan penduduk yang sudah menjadi pemilih ke wilayah lain di luar propinsi atau ke luar negeri karena bekerja atau studi, dimana mereka tetap terdaftar sebagai pemilih di tempat tinggal asal namun tidak pernah menggunakan hak pilih di tempat asalnya.

"Kita yakini KPU akan bekerja maksimal untuk memperbaiki itu semua, dan harus di back up oleh stakeholder lain yang ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikannya," tambah Ireng.

Penyelesaian DPT bukan karna ketakutan kita akan mudah di manfaatkannya situasi ini oleh kelompok manapun yang akan dapat keuntungan, tapi lebih kepada komitmen dan upaya untuk memastikan tumbuh kembang demokrasi kita yang mampu menjamin hak pilih warga negara siapapun mereka, karena demokrasi tanpa legitimasi rakyat terhadap kekuasaan akan menjauhkan spirit politik untuk keadilan.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved