Cegah Penyelewengan JBT dan JBKP, BPH Migas dan Polri Tandatangani MoU

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyelenggarakan workshop dan sosialisasi dengan tema Sinergisitas Instansi

Cegah Penyelewengan JBT dan JBKP, BPH Migas dan Polri Tandatangani MoU
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MASKARTINI
Workshop dan sosialisasi dengan tema Sinergisitas Instansi dalam rangka Pengamanan Penyediaan dan Pendistribusian BBM untuk Menunjang Pembangunan Nasional, di Hotel Aston Pontianak, Rabu (14/11/2018). 

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyelenggarakan workshop dan sosialisasi dengan tema Sinergisitas Instansi dalam rangka Pengamanan Penyediaan dan Pendistribusian BBM untuk Menunjang Pembangunan Nasional, di Hotel Aston Pontianak, Rabu (14/11/2018).

Workshop ini dalam rangka tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) antara BPH Migas dengan Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 02/MOU/KABPH/2018 dan Nomor : B/58/IX/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam Rangka Pengawasan, Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

Acara ini dihadiri oleh Komite BPH Migas Hari Pratoyo, Direktur Metrologi Wahyu Gunawan, Direktur PAM OBVIT Polda Kalbar Hudit Wahyudi, Kepala Biro Korwas PPNS Bareskim Polri Brigjen Pol Dr Nasib Simbolon, Badan Pemelihara Keamanan Polri PAM OBVIT KBP Marolop Manik dan Irat V KESDM Murdo Gantoro serta Ketua Hiswana Migas Kalbar, Hendra Salam.

Baca: Sambas Kekurangan Tenaga Penyuluh Pertanian, Ini Saran HKTI Kalbar

Berdasarkan data volume kuota Jenis BBM Tertentu (JBT)dan Jenis BBM Khusus Penugasan di wilayah Kalimantan Barat masing-masing sebesar 319.995 KL dan 374.491 KL untuk tahun 2018 dan khusus untuk Kota Pontianak volume kuota JBT sebanyak 32.959 KL dan JBKP sebanyak 59.810 KL.

Hingga akhir Oktober 2018, realisasi JBT dan JBKP di Kalbar telah mencapai 271.419,82 KL dan 223.990 KL atau 84,82 persen dan 59,81 persen dari kuota. Sedangkan realisasi kota Pontianak sampai akhir Oktober 2018 telah mencapai 28.220,04 KL dan 39.984 KL atau 85,62 persen dan 66,85 persen dari kuota.

Pada acara tersebut, Komite BPH Migas, Hari Pratoyo menegaskan dengan memperhatikan adanya kecenderungan over kuota JBT dan JBKP di Kalbar dan Kota Pontianak tersebut, kemungkinan disebabkan adanya penyelewengan atau penyalahgunaan JBT dan JBKP.

Dengan ditandatanganinya MoU ini kata Hari diharapkan dapat dijadikan bahan pengawasan atas hal-hal yang patut diduga adanya penyelewengan atau penyalagunaan JBT atau JBKP.

"Karena berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara pada kegiatan penyediaan dan pendistribusiannya di seluruh NKRI secara umum utamanya pada wilayah Polda Kalbar," ujarnya.

Ia mengatakan kedepan dalam rangka implementasi MoU, akan ditindak lanjuti dengan melakukan pengawasan bersama dalam penyediaan dan pendistribusian BBM di lapangan secara berkelanjutan.

Penulis: Maskartini
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved