Regulasi Hambat Realisasi KPR di Kalbar Pada Luasan Kavlingnya

Owner Perumahan Mahkota Malaya, Bobby Anta Maulana mengaku ketidakcapaian target dikarenakan hambatan regulasi.

Regulasi Hambat Realisasi KPR di Kalbar Pada Luasan Kavlingnya
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MASKARTINI
Perumahan Mahkota Malaya salah satu perumahan yang dikembangkan, melihat peluang yang ada saat ini Bobby melirik Kubu Raya untuk dibangun perumahan 

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menjelang akhir tahun 2018, developer di Kota Pontianak belum merasakan tumbuhnya penjualan properti khususnya KPR subsidi.

Owner Perumahan Mahkota Malaya, Bobby Anta Maulana mengaku ketidakcapaian target dikarenakan hambatan regulasi.

Beberapa waktu lalu Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) dengan Bank Pelaksana KPR Sejahtera FLPP tahun 2018, di Ruang Pendopo Kementerian PUPR beberapa hari lalu telah disepakati tahun 2018, jumlah bank pelaksana sebanyak 40 bank.

Bank tersebut terdiri dari 6 bank nasional dan 34 bank pembangunan daerah (BPD) atau meningkat dibanding tahun 2017 sebanyak 33 bank. Penyaluran KPR FLPP dilakukan oleh PPDPP kepada MBR melalui bank pelaksana yang bekerjasama.

Baca: Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi Tak Masuk Daftar Tiga Besar Ballon dOr 2018

Namun diantara 40 bank penyalur, BTN tak termasuk didalamnya. Hal ini menyebabkan lambannya realisasi KPR.

Hingga November diakui Bobby khusus BTN hanya merealisasi sekitar 1000 unit.
"Untuk tahun depan juga kami melihat hambatan-hambatan regulasi akan menjadi momok perlambatan pembangunan. Salah satunya kedepan tentang pembatasan luasan kavling untuk rumah subsidi yaitu di besarsn 60 meter persegi sampai dengan 120 meter persegi saja," ujarnya.

Kalau aturan ini diberlakukan kata Bobby, tentu akan menjadi masalah ke banyak developer. Ia berharap kedepan, masalah regulasi ini dapat dirumuskan secara baik dan tegas, sehingga para pengembang mendapat kepastian. Ia mengakui demand dari rumah subsidi cukup tinggi, tetapi supply masih kurang karena developer berhati-hati dalam membangun.

"Kebiasaan kita di Kalbar, luasan kavling masih diatas 140 meter persegi. Tapi tim dari DPP REI pusat terus melakukan langkah-langkah untuk menegosiasikan hal tersebut apakah nanti luasan maksimalnya menjadi 150 meter persegi atau bahkan 180 meter persegi atau pun kalau memang tetap dipaksakan, setidaknya peraturan tersebut tidak berlaku surut sehingga perumahan yang memiliki izin sebelum aturan tersebut tetap di akomodir KPR subsidinya," ujarnya.

Penulis: Maskartini
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved