Pengamat Sebut Sikap Yusril Bisa Sebabkan Perpecahan Internal PBB

Dalam situasi yang seperti itu menurut saya ialah persepsi publik, kemudian juga dia ada framing untuk menjelaskan itu.

Pengamat Sebut Sikap Yusril Bisa Sebabkan Perpecahan Internal PBB
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Dr. Jumadi 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Terkait sikap Ketum PBB yang juga Lawyers terkenal serta mantan Menteri, Yusril Ihza Mahendra yang menjadi tim hukum Jokowi menurut pengamat politik Untan, Jumadi akan menjadi boomerang bagi parpolnya.

Dikatakannya, mestinya jika PBB mendukung Prabowo, Yusril tak menerima tawaran dari tim Jokowi.

Seperti apa penuturanya? berikut  penjelasan Jumadi.

Dalam situasi yang seperti itu menurut saya ialah persepsi publik, kemudian juga dia ada framing untuk menjelaskan itu.

Baca: Harap Prestasi Mempawah di Porprov Meningkat, Bupati Ramlana Janjikan Bonus Memuaskan

Sulit bagi orang untuk tidak menyatakan bahwa Yusril secara pribadi tidak mempunyai keberpihakan pada paslon tertentu, tidak hanya sebatas pengacara menurut saya.

Kalau katakan menjaga etika, soal etika dukungan politik, semestinya Yusril tidak masuk kedalam pengacara, karena sulit untuk memisahkan persepsi publik antara posisi dirinya sebagai pengacara dan pimpinan partai yang notabennya tidak mendukung Jokowi.

Jadi menurut saya memang, sulit untuk kemudian publik tidak mengatakan bahwa sikap Yusril bisa bomerang untuk PBB.

Kalau untuk meningkatkan elektabilitas PBB, menurut saya tidak ada.

Baca: Dapat Mahkota dari Ketua DAD Kalbar, Guntur: Hubungan Dayak-Madura harus Kita Pertahankan

Jika kita asosiakan untuk efek ekor jasnya, juga tidak berpangaruh menurut saya, tapi justru akan banyak persepsi negatif terhadap figur Yusril, kemudian orang akan melihat sikap PBB kemana, konsistensi politiknya.

Kemudian saya melihat akan ada perpecahan diinternal PBB, dan menimbulkan penafsiran yang beragam.

Kerangka pikir orang terhadap sikap itu, untuk sementara ini, persepsi masyarakat mendukung Jokowi, kalau menentukan sikap, Yusril mestinya tidak menerima tawaran sebagai penasehat hukum.

Kecuali misalnya PBB tidak mempunyai sikap kemudian Yusril menyatakan ini profesionalitasnya dia, tapi pun persepsi publik akan tetap mengatakan seperti itu kecuali Yusril tidak menerima itu untuk netralitas PBB. Ini kalau istilahnya, signal politik kemana Yusril akan berlabuh. 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved