Hary Tanoe: Lindungi Industri Nasional dari Online Asing Ilegal

Hal itu diungkapkan oleh Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mencermati dampak e-commerce

Hary Tanoe: Lindungi Industri Nasional dari Online Asing Ilegal
KOMPAS.COM
Hary Tanoesoedibjo. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah diminta lebih gencar melindungi industri nasional dan UMKM dari merebaknya situs jual beli online asing ilegal di Indonesia.

Upaya ini dilakukan agar produk dalam negeri tetap terserap, mempertahankan aktivitas produksi dan menjaga ketersediaan lapangan kerja.

Hadirnya situs jual beli online asing, terlebih yang ilegal, juga ditengarai menjadi jalur pemasaran bagi produk impor yang sejatinya mampu diproduksi oleh industri Tanah Air. Jika dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan daya saing industri nasional kian tergerus.

Baca: Hary Tanoe: Pertemuan IMF-WB Awal Baik Untuk Indonesia

Baca: Si Kecil Nggak Suka Makan Nasi, Coba Saran Dari dr Ratri Ini

Hal itu diungkapkan oleh Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mencermati dampak e-commerce atau perdagangan berbasis internet, termasuk situs jual beli. Ada dua sisi yang perlu diperhatikan pemerintah yakni penguatan kemampuan para pelaku industri nasional, termasuk skala UMKM, dan juga penerapan aturan ketat terhadap e-commerce asing.

“Harus dikeluarkan peraturan yang jelas. Pertama, pelaku usaha online dari luar negeri yang beroperasi di Indonesia wajib membentuk badan hukum yang berdomisili di Indonesia dengan pemegang saham mayoritas adalah lokal dan yang kedua, mereka wajib menempatkan server di Indonesia untuk memudahkan monitoring dan sensor,” katanya di Jakarta, Selasa (30/10).

Terkait penempatan server untuk kepentingan monitoring, imbuhnya, sekaligus bentuk perlindungan terhadap konsumen agar mendapat kualitas barang yang baik dan juga keamanan transaksi keuangan. Jadi, regulasi yang ketat melindungi dua sisi sekaligus, yakni memproteksi industri dalam negeri dan memastikan perlindungan bagi konsumen.

Selain itu, adanya badan hukum dan server di Indonesia, akan memaksimalkan pengawasan operasional mereka dan juga memastikan pembayaran pajak online asing pada negara. “Rekam jejak transaksi dan kepatuhan pembayaran pajak dapat dipantau. Itu juga isu penting yang berhubungan langsung dengan kepentingan nasional,” tegas HT.
Dalam ranah bisnis, ecommerce internasional atau asing juga dikenal sebagai bisnis Over The Top (OTT). Secara umum, OTT bergerak dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi berbasis internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi termasuk transaksi finansial dan komersial, game, media sosial dan lain-lain.

Dampak dari commerce dan OTT pada umumnya yang tidak berijin ialah leluasanya operasi mereka dari sensor atas konten yang ditayangkan dan berkurangnya potensi penerimaan devisa karena pendapatan mereka dalam bentuk bentuk dollar. Selain itu ialah lepasnya pendapatan pajak dan terganggunya lapangan pekerjaan.

Menilik kerugian yang ditimbulkan, langkah hukum juga perlu dilakukan.

”Secara hukum, OTT yang beroperasi tanpa izin adalah pelanggaran pidana, jadi harus ditindak,” tegas Hary Tanoe.

Di sisi lain, dampak minor lainnya juga ditimbulkan oleh pelaku OTT yang berbisnis TV streaming secara ilegal dan meraup pendapatan dari tayangan iklan. “Pada dasarnya, TV streaming asing adalah pelanggaran hukum maka dengan sendirinya iklan di segala platform online asing adalah pelanggaran hukum dan pemerintah wajib menegaskan hal ini,” pungkasnya.*

Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved