BPJS Kesehatan Evaluasi Kualitas Pelayanan Bersama Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Kalbar

Tidak dipungkiri dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala-kendala di lapangan, walaupun di sisi lain dilakukan perbaikan

BPJS Kesehatan Evaluasi Kualitas Pelayanan Bersama Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Provinsi Kalimantan Barat 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK  - Jaminan Kesehatan secara nasional sangat diperlukan bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat yang saat ini dalam keadaan sakit dan memerlukan pengobatan dalam jangka panjang yang tentu memerlukan biaya yang sangat besar.

Karena pentingnya masalah jaminan kesehatan ini, maka harus didukung dari berbagai pihak, baik itu  dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemberi Pelayanan Kesehatan, Organisasi Masyarakat, Badan Usaha, Lembaga Pendidikan dan tentunya seluruh masyarakat Indonesia.

Baca: Tingkatkan Akurasi Data Peserta PBI-APBD BPJS Kesehatan Rekonsiliasi Dengan Pemda Se-Kalbar

Baca: Bank Mandiri Jadi Solusi bagi Rumah Sakit dan BPJS Kesehatan di Kalbar

Memastikan pelayanan yang diberikan tetap berkualitas, BPJS Kesehatan Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung,  melaksanakan kegiatan Sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan utama se-Provinsi Kalimantan Barat,  kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Praja II Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis  (01/11/2018).

Tidak dipungkiri dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala-kendala di lapangan, walaupun di sisi lain sudah banyak pula dilakukan perbaikan-perbaikan.

Dalam pertemuan dibahas pula terkait solusi-solusi terhadap permasalahan yang kerap masih saja terjadi dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional khususnya di provinsi Kalimantan Barat. Pertemuan ini dihadiri pejabat di lingkungan Provinsi Kalimantan Baat seperti Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Direktur Rumah Sakit, Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Republik Indonesia (Biddokes), serta Ketua Asosiasi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Asosiasi Klinik (Asklin), Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes), Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), Legium Veteran Republik Indonesia (LVRI), dan Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI).

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Andy Jap selaku pimpinan rapat mengatakan, saat ini cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Kalimantan Barat baru mencapai 59,92% dari total populasi jumlah penduduk Kalimantan Barat, masih ada sekitar 2.156.842 jiwa masyarakat yang belum mempunyai jaminan kesehatan, begitu pula di sisi pelayanan masih ada pelayanan-pelayanan yang masih bisa dilakukan efisiensi, dua hal ini menjadi fokus pembahasan dalam rapat pemangku kepentingan utama ini.

Deputi Direksi Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung BPJS Kesehatan Fachrurraziyang juga hadir dalam kegiatan ini menegaskan bahwa, program JKN-KIS adalah program negara yang juga menjadi program strategis nasional, program ini bukan milik BPJS Kesehatan namun milik seluruh masyarakat Indonesia, untuk itu segala permasalahan yang ada harus dipikirkan dan diselesaikan bersama.

“Melalui Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan ini diharapkan tercapainya persamaan pemahaman dan komunikasi yang baik seluruh pemangku kepentingan program JKN. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan dapat mempermudah penyelesaian kendala-kendala operasional yang terjadi di lapangan sehingga pada akhirnya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat,” tutur Fachrurrazi.(*)

Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved