Surat Kesepakatan Larangan Kampanye Peserta Pemilu di Media, Bawaslu Kalbar Penekanan ke 'Iklan'

Namun, kata Faisal, jika memang murni peliputan berita maka Bawaslu akan meninjau dari aspek keberimbangan ataupun proporsional.

Surat Kesepakatan Larangan Kampanye Peserta Pemilu di Media, Bawaslu Kalbar Penekanan ke 'Iklan'
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI PRADANA
Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kalbar, Faisal Riza 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kalbar, Faisal Riza buka suara terkait dengan surat keputusan antara Bawaslu RI, KPU RI, KPI dan Dewan Pers.

"Ya itu (surat edaran, red) di Perbawaslu dan surat kesepakatan bersama terkait dengan citra diri juga sudah lama, tentang nomor urut dan logo, jadi kita menerapkan itu. Sekarangkan dimasa kampanye pendekatannya kumulatif, artinya APK BK Medsos boleh, tapi media cetak, elektronik belum boleh karena masa kampanye 21 hari sebelum masa tenang," ungkapnya, Jumat (02/11/2018) saat dikonfirmasi Tribunpontianak.

Baca: Bawaslu Tegaskan Larangan Berkampanye Peserta Pemilu 2019 di Media, Ini Kesepakatannya

Baca: Kubu Prabowo : Kesepakatan Jangan Sampai Pembatasan Informasi ke Publik

"Kalau ada logo citra diri yang tertuang dalam media massa itu, maka akan terkena," timpalnya.

Namun, kata Faisal, jika memang murni peliputan berita maka Bawaslu akan meninjau dari aspek keberimbangan ataupun proporsional.

Sedangkan untuk konten memang ranahnya dari Dewan Pers.

Baca: Kubu Jokowi : Mestinya Media Didorong Sampaikan Informasi Kepada Rakyat

"Kalau dia misalnya peliputan berita, prinsipnya adalah keberimbangan dan keproposionalitasan, jadi kalau iklan kampanye konten yang memuat bentuk penayangan atau pemberitaan yang memuat konten disebutkan tadi, maka patut diduga. Karena kalau pemberitaan di tv urusannya KPI dan Dewan Pers begitu juga media cetak. Tinggal kita pastikan kalau ada yang dianggap iklan seperti memunculkan nomor urut dan tidak boleh. Iklan itu memasukan citra diri," terangnya.

"Keberimbangan dan keprofesionalitasan, itu yang perlu dikaji lagi. Makanya dari awal ada unsur advetorial gak, kalau pemberitaan kenapa harus dimuat dan itu perlu diklarifikasi," bebernya.

Kembali, kata Faisal, kalau mengenai foto maupun konten berita ranahnya dewan pers, pihaknya lebih fokus mengawasi adanya unsur iklan karena memang dilarang dan bakal dijerat dengan sanksi pidana bagi peserta pemilu.

"Prinsipnya ranahnya dewan pers, jadi kita kalau berita kita mengawasi aspek netralitas, kalau dalam bentuk iklan sudah pasti kena, tapi kalau dalam bentuk berita sebaiknya dihindari, kita tidak bisa masuk terlalu jauh dalam berita karena ranahnya Dewan Pers. Sanksinya pada peserta pemilunya kalau beriklan, kalau pemberitaan itu ranahnya dewan pers," tutupnya. 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved