Jaringan Demokrasi Indonesia Kalbar Menilai Saatnya Perguruan Tinggi Menerima Peserta Pemilu

Dengan mendapat informasi tentang visi, misi dan program kerja dari peserta pemilu diharapkan dapat menjadi pertimbangan

Jaringan Demokrasi Indonesia Kalbar Menilai Saatnya Perguruan Tinggi Menerima Peserta Pemilu
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/HAMDAN DARSANI
Presidium JaDI Kalbar Umi Rifdiyawati 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Ketua Presedium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Provinsi Kalbar Umi Rifdiyawati menilai bahwa kampus merupakan gudang pemilih intelektual sudah selayaknya membuka diri untuk menerima informasi dari peserta pemilu.

Posisi mahasiswa sebagai Pemilih rasional, Kata Umi harus diberikan informasi tentang visi, misi dan program kerja dari masing masing peserta pemilu.

Baca: Peduli Thalasemia, Daihatsu Bawa Penderita Thalasemia Liburan di Paradis-Q Qubu Resort

Baca: Wujudkan Pemilu Damai, Polda Kalbar FGD Bersama Mahasiswa

Dengan mendapat informasi tentang visi, misi dan program kerja dari peserta pemilu diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi mahasiswa agar menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

"Tentu kita tidak mau karena ketidaktahuan mahasiswa tentang “jualan” para peserta Pemilu sehingga mereka menjadi apatis dan tidak mempunyai keinginan untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara kela," ujarnya Kamis (1/10/2018)

Ia menjelaskan mahasiswa sebagai pemilih cerdas tentu harus ikut peduli dengan isu-isu politik dalam hal ini terkait proses kontestasi lima tahunan di negeri tercinta kita.

proses ini merupakan upaya untuk menentukan suksesi kepemimpinan negara lima tahun kedepan.

"Untuk itu tentu kontribusi dari kelompok pemilih rasional sangat diperlukan untuk terlaksananya proses politik dinegeri ini secara demokratis dan berintegrita," ujarnya.

Selanjutnya bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pasal 280 huruf h Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007 tentang Pemilihan Umum yang dibatang tubuhnya mengatur larangan, namun disisi lain pada bagian penjelasan masih mengatur pengecualian, maka seharusnya ruang “kosong” ini diisi dengan aturan teknis oleh KPU melalui Peraturan KPU tentang Kampanye metode kampanye seperti apa yang memadai untuk digelar di kampus.

Umi menjelaskan untuk membuat regulasi teknis tersebut tentu KPU dapat melibatkan pimpinan Perguruan Tinggi atau Forum Rektor, para pakar atau lembaga-lembaga yang peduli tentang Pemilu untuk membahas bersama mekanisme agar kampus dapat dijadikan fasilitas untuk mahasiswa bisa mendapat informasi, membedah dan mengkritisi visi, misi dan program Peserta Pemilu, sehingga mahasiswa mendapat gambaran sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan pada hari pemungutan suara.

"Tentu kita tidak ingin mahasiswa sebagai pemilih rasional/insan akademis di kampus menjadi acuh, apatis yang berujung pada sikap atau keputusan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu karena mereka tidak pernah tahu apa visi, misi dan program dari peserta pemilu," pungkasnya. 

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved