Anies Baswedan vs Wali Kota Bekasi, Hibah dan Kompensasi Macet Sejak Anies Gubernur DKI
Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki hubungan yang harmonis.
Anies Baswedan vs Wali Kota Bekasi, Hibah dan Kompensasi Macet Sejak Anies Gubernur DKI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki hubungan yang harmonis.
Sebagai kota mitra, Pemkot Bekasi sering mendapatkan keuntungan dari hibah-hibah Pemprov DKI Jakarta.
Hibah tersebut dipergunakan untuk membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi DKI Jakarta juga.
Namun hubungan baik itu saat ini sedang merenggang.
Pemicunya karena dana hibah yang diajukan Pemkot Bekasi belum cair.
Pemkot Bekasi mengajukan proposal dana hibah sebesar Rp 2,09 triliun kepada Pemprov DKI Jakarta.
Baca: LIVE STREAMING Persib Vs Persebaya Babak II Sedang Berlangsung, Persib Tertinggal 1-2
Wali Kota Bekasi yang baru terpilih dalam pemilu lalu, Rahmat Effendi, menuntut agar hibah itu segera diberikan.
Menurut dia, jumlah tersebut tidak sebanding dengan kontribusi warga Bekasi kepada Ibukota.
"Bukan persoalan Rp 2 triliun, mau Rp 5 triliun pun juga DKI punya dampak yang luar biasa bagi Kota Bekasi. Itu tidak seimbang dengan apa yang diberikan kepada warga Kota Bekasi," kata Rahmat Effendi alias Pepen di Kota Bekasi, Jumat (19/10/2018).
Sebagai Ibukota negara, DKI Jakarta menjadi tempat warga dari berbagai wilayah mengadu nasib. Termasuk kota-kota yang berada di sekitar Jakarta seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan lainnya.
Secara tidak langsung, warga dari luar Jakarta ikut berkontribusi terhadap pemasukan daerah DKI Jakarta.
Bukan Tanpa Alasan
Permintaan hibah yang besar oleh Pemkot Bekasi bukan tanpa alasan.
Pemkot Bekasi menjadi kota mitra yang paling memiliki "kuncian" Pemprov DKI Jakarta.
Baca: Seorang Wanita Tebas Leher 4 Anaknya, Satu Tewas Tiga Kritis, Berikut Pernyataan Polisi