Pilpres 2019

Kepala Daerah Kampanyekan Pilpres Gunakan Fasilitas Negara, Bawaslu : Ranah Pidana

Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kalbar, Faisal Riza menuturkan jika kepala daerah ikut kampanye Pilpres

Kepala Daerah Kampanyekan Pilpres Gunakan Fasilitas Negara, Bawaslu : Ranah Pidana
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kalbar, Faisal Riza. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kalbar, Faisal Riza menuturkan jika kepala daerah ikut kampanye Pilpres kemudian menggunakan fasilitas negara maka akan dikenai sanksi pidana.

Sebelumnya, ia mengatakan jika kepala daerah memang diperbolehkan untuk masuk dalam tim kampanye.

"Kalau yang tidak diperbolehkan ialah kepala desa, sedangkan kepala daerah boleh asal syaratnya saat beraktivitas kampanye cuti diluar tanggungan negara, misalnya dia menjadi jurkam selama dua hari dihari kerja, maka dua hari itu harus cuti dan emang batasanya," ujarnya.

Baca: Untuk Pertama Kalinya, ASITA Kalbar Bakal Gelar Kapuas Fair 2018 Bersama Konsumen

"Kita memastikan kalau kepala-kepala daerah berkampanye maka jajaran kami dari Bawaslu harus memastikan apakah dia ada cuti, kalau tidak maka kita tidak perbolehkan mereka untuk berkampanye," timpalnya.

Faisal menuturkan, jika ada kepala daerah yang ikut kampanye kemudian tidak cuti maka akan dikenai sanksi administratif.

"Kalau sampai hari ini sanksinya bersifat administratif, kalau pidana sudah menjelekan atau merusak, begitu juga kepala desa. Administratif bisa saja dia tidak diperbolehkan kampanye, kita bisa saja menyurati KPU agar KPU menindaklanjuti agar tidak boleh berkampanye ditempat berikutnya atau wilayah lain," jelasnya.

Termasuk, lanjutnya, yang bersangkutan tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara, karena jika ditemukan akan dikenai sanksi pidana.

"Gunakan fasilitas negara ya gak boleh, karena justru disitulah kenapa mereka harus cuti, jadi mereka harus menghindari benar penggunaan fasilitas negara dan jika ditemukan maka bisa ranah pidana," tukasnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved