Citizen Reporter

Pemkab Kubu Raya Komitmen Wujudkan Kemandirian APBD

Prinsip kemandirian APBD tersebut ditunjukan dengan peran penerimaan perpajakan yang semakin besar sebagai penyumbang utama

Pemkab Kubu Raya Komitmen Wujudkan Kemandirian APBD
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Bupati Kubu Raya Rusman Ali 

Citizen Reporter

Humas Pemkab Kubu Raya

Basani Situmeang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Pemerintah Kubu Raya mendorong terwujudnya kemandirian APBD dengan mendorong pendanaan pembangunan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Prinsip kemandirian APBD tersebut ditunjukan dengan peran penerimaan perpajakan yang semakin besar sebagai penyumbang utama pendapatan asli daerah.

Baca: Bawaslu Kota Pontianak : Baru Satu Parpol Sampaikan STTP

Baca: POM Galang Dana Untuk Rafi, Bocah 7 Tahun Pengidap Jantung Bocor Yang Perlu Uluran Tangan

Bupati Kubu Raya Rusman Ali memgatakan, jika peranan pajak daerah semakin tinggi kontribusinya dalam APBD maka akan semakin mempercepat kemandirian APBD.

Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja perpajakan melalui strategi peningkatan perpajakan daerah serta dukungan dari masyarakat dengan kepatuhan para wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak tepat waktu.

"Disamping menggali sumber-sumber pendaptan asli daerah, pemerintah juga berupaya menjaga iklim investasi dab kenajuan dunia usaha. Kedepan kebijakan perpajakan juga kita harapkan akan lebih akomodatif menghadapi trend economi digital dan mengoptimalkan penggunaab teknologi informasi dalam mendukung administrasi perpajakan daerah," ujar Rusman Ali.

Rusman Ali menjelaskan, ada beberapa langkah dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan penyususnan APBD Kubu Raya tahun 2019.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian APBD secara bertahap.

Diantaranya adlah melakukan mobilisasi pendpatan yang realistia dengan tetap menjaga iklim investasi.

Meningkatkan kualutas belanja modal agar lebih produktif dan efektif melalui kebijakan value for money untuk memdukung program prioritas.

Selanjutnya mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan melalui pengendalian defisit anggaran.

"Kita semua mengetahui bahwa peningkatan volume APBD dari tahun ke tahun mengakibatkan ruang gerak fiskal untuk menunjang kegiatan pembangunan menjadi relatif terbatas. Yang disebabkan oleh belanja daerah hingga saat ini masih disomninasi oleh belanja yang sifatnya wajib atau mengikat. Oleh karena itu kita perlu melakukan peningkatan kuutas belanja daerah. Dengan mengurangi anggaran yang kurang produktif dan kemudian mengalihkannya ke berbagai penggunaan yang lebih bermanfaat dan memberi nilai tambah yang lebih besar kepada masyarakat," terang Rusman Ali.(*)

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved