Timotius Yance: Berdasarkan Permentan PKS Wajib Milki 20 Persen Kebun Milik Perusahaan Sendiri

Usaha industri pengolahan hasil perkebunan untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengoahan

Timotius Yance: Berdasarkan Permentan PKS Wajib Milki 20 Persen Kebun Milik Perusahaan Sendiri
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Anggota DPRD Sanggau, Timotius Yance SKom 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hendri Chornelius

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Anggota DPRD Sanggau, Timotius Yance menyampaikan, berdasarkan Permentan nomor 21 tahun 2017 menyebutkan bahwa usaha industri pengolahan hasil perkebunan untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengoahan (IUP-P) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, harus memenuhi sekurang-kurangnya 20 persen dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.

“Dan kekurangannya wajib dipenuhi melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan. Ketentuan mengenai penghitungan bahan baku yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri yang dimandatkan kepada Dirjen Perkebunan, ” katanya, Kamis (11/10).

Baca: Banyak Tak Tahu, Ternyata Selama Ini Artis Asmarindah Jual 2 Rumahnya Karena Suami Bangkrut

Politisi Partai Golkar Kabupaten Sanggau itu menambahkan, dalam jangka waktu tiga tahun sejak diterbitkannya IUP-P, perusahaan industri pengolahan hasil perkebunan harus telah mengusahakan kebun sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

“Dalam hal Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 E, dikenakan sanksi peringatan tertulis sebanyak tiga kali dalam tenggang waktu empat bulan untuk melakukan perbaikan, ” ujarnya.

Lanjutnya, Perusahan industri pengolahan hasil perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali dalam tenggang waktu empat bulan untuk mengusahakan kebun sendiri.

“Apabila peringatan keketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang atau pemilik untuk dibatalkan, ” pungkasnya.

Penulis: Hendri Chornelius
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help