Citizen Reporter

Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Tiga Raperda, Ini Kata Bupati Rupinus

pemda harus melakukan penyesuaian terhadap proyeksi pendapatan daerah, re-alokasi belanja daerah dan alokasi pembiayaan,”

Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Tiga Raperda, Ini Kata Bupati Rupinus
ISTIMEWA
Penyampaian nota pengantar atas tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2018, penyelenggaraan penanggulangan bencana dan perubahan atas peraturan daerah Nomor 10 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Albertus Pinus didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Handi dan Jefray Raja Tugam digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sekadau, Rabu (10/10).   

Selanjutnya, kata Rupinus, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana telah merubah paradigma penanggulangan bencana. Undang-Undang tersebut memberikan landasan, yaitu adanya payung hukum yang memberikan mandat bagi perlindungan rakyat dari resiko bencana.

“Perubahan cara pandang dari responsif menjadi tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan, integritasnya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan, penyelenggaraan penanggulan bencana yang diatur dan dibiayai anggran pembangunan pempus dan daerah,” jelasnya.

“Kemudianpembentukan suatu kelembagaan penanggulangan bencana yang kuat. Dalam Undang-Undang itu juga terdapat hal-hal yang penting seperti penghormatan kepada kemanusiaan dan menghargai budaya lokal serta perlindungan pada masyarakat yang terkena bencana,” timpalnya.

Pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan menjadi instrumen normatif yang bersifat antisipatif terhadap ancaman bencana. Selain itu, sebagai langkah konkrit untuk memobilisasi kepedulian warga terhadap ancamaan bencana yang sewaktu-waktu datang melanda wilayah permukiman.

Rupinus mengatakan, pendidikan merupakan urusan pemerintah konkuren sebagai pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan parameter yang dijadikan dasar penentuan adalah prinsip akunatbilitas, efisiensi, eksternalitas serta program strategi nasional.

“Berdasarkan empat prinsip tersebut pembentukan Undang-Undang, yaitu pemerintah pusat berpendapat bahwa pendidikan menengah lebih tepat diserahkan kepada pemrov, sehingga pemerintah kabupaten hanya difokuskan mengelola pendidikan dasar,” ungkap Rupinus.

Ia mengatakan, keterkaitan terhadap peralihan kewenangan tersebut berdampak terhadap Perda Nomor 10 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan yang mengatur tingkatan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah.

Baca: Dinilai Miliki Dua Fungsi, Herman Hofi Dukung Pembuatan Bundaran Pontianak Utara

Sehingga, kata dia, demi terciptanya asas kepastian hukum dan menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta dalam rangka agar regulasi tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sekadau sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Maka, diusulkan perubahan atas Perda Nomor 10 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikanyang disampaikan ini,” pungkasnya.

Hadir dalam paripurna tersebut anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Kapolres Sekadau, AKBP Anggon Salazar Tarmizi, Kajari Sekadau, Andri Irawan, Sekda Kabupaten Sekadau, Zakaria dan sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemkab Sekadau.

Penulis: Rivaldi Ade Musliadi
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help