Citizen Reporter

Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Tiga Raperda, Ini Kata Bupati Rupinus

pemda harus melakukan penyesuaian terhadap proyeksi pendapatan daerah, re-alokasi belanja daerah dan alokasi pembiayaan,”

Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Tiga Raperda, Ini Kata Bupati Rupinus
ISTIMEWA
Penyampaian nota pengantar atas tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2018, penyelenggaraan penanggulangan bencana dan perubahan atas peraturan daerah Nomor 10 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Albertus Pinus didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Handi dan Jefray Raja Tugam digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sekadau, Rabu (10/10).   

Citizen Reporter
Humas Pemkab Sekadau, Opang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Penyampaian nota pengantar atas tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2018, penyelenggaraan penanggulangan bencana dan perubahan atas peraturan daerah Nomor 10 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan. 

Paripurna dipimpin Ketua DPRD  Sekadau, Albertus Pinus didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Handi dan Jefray Raja Tugam digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sekadau, Rabu (10/10).

Baca: AAUI Bahas Asuransi dan Kolaborasi dengan Tribun Pontianak di Insurance Day 2018

Bupati Sekadau, Rupinus menuturkan, ketiga naskah tersebut nantinya akan dibahas bersama secara komprehensif dalam apat kerja antara tim pansus DPRD bersama tim eksekutif. Rupinus berharap, pembahasan nanti dapat bersinergi menelaah dan mengkaji substansi yang diatur dalam raperda tersebut.

Ia mengatakan, raperda tentang perubahan APBD tahun 2018 disusun dalam kondisi kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Sementara, disisi lain pemerintah daerah dihadapkan pada harus dipenuhinya kebutuhan akan belanja yang merupakan kebijakan pemerintah pusat, kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pelayanan operasional pemda serta pelaksanaan tugas DPRD.

“Untuk itu pemda harus melakukan penyesuaian terhadap proyeksi pendapatan daerah, re-alokasi belanja daerah dan alokasi pembiayaan,” ujarnya.

Baca: Wakil Bupati Hairiah Apresiasi Pencapaian Dinkes Realisasi Imunisasi MR Rubella di Sambas

Rupinus menjelaskan, penyesuaian terhadap rincian pendapatan dilakukan dengan memperhitungkan potensi pendapatan mengacu pada penetapan penerimaan anggaran transfer dan evaluasi realisasi pendapatan daerah. 

Terhadap kebijakan belanja, kata dia, pemeda melakukan efisiensi belanja program dan kegiatan yang kurang prioritas dan pemanfaatan kembali sisa pengadaan barang dan jasa.

“Sehingga, kebutuhan pegawai terkait gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai dan kebutuhan gaji pegawai tidak tetap pemda dapat dipenuhi,” ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga berupaya tetap menjaga alokasi belanja publik. Kemudian, memenuhi kewajiban pemda terhadap beberapa pekerjaan yang belum terbayarkan pada tahun 2017.

Halaman
12
Penulis: Rivaldi Ade Musliadi
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help