Pemilu 2019

Nilai LADK Upaya Demokrasi Tanpa Korupsi, Pokja Sebut Jangan Terlalu Banyak Tolerir

Ketua Pokja Rumah Demokrasi, Zainuddin Kismit menilai harusnya tidak ada keterlambatan penyerahan LADK dari para peserta pemilu ke KPU.

Nilai LADK Upaya Demokrasi Tanpa Korupsi, Pokja Sebut Jangan Terlalu Banyak Tolerir
ISTIMEWA
Ketua Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Zainuddin Kismit.   

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Pokja Rumah Demokrasi, Zainuddin Kismit menilai harusnya tidak ada keterlambatan penyerahan LADK dari para peserta pemilu ke KPU.

Terlebih, kata dia, LADK merupakan satundiantara kewajiban peserta pemilu.

"LADK merupakan satu diantara upaya dari komitmen demokrasi tanpa korupsi, sehingga harus memberikan laporan di awal, pertengahan dan akhir meskipun untuk pemilu dana yang dibatasi hanya penerimaan saja dan bukan pengeluaran kampanye tidak seperti pilkada," katanya, Kamis (11/10/2018).

Baca: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sasar Bagian Hulu untuk Cegah Perdagangan Orang

Hal tersebut, lanjutnya, di atur sesuai uu pemilu no 7 tahun 2017, sehingga jika peserta dan penyelenggara komit terhadap aturan maka sangsi hrusnya tetap di tegakan karna itu konsekuensi dari aturan.

"Kalau aturan terlalu banyak di toleransi maka akan banyak kejadian serupa yang melanggar aturan ingin di toleransi, dan LADK ini juga harus bersifat transparan karna ada batas maksimal, penerimaan dana kampanye untuk peserta pemilu 2019, sehingga setelah di lakukan pelaporan maka dipublikasikan ke masyarakat untuk diketahui agar masyarakat juga dapat mengontrol hal tersebut," tutupnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved