Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sasar Bagian Hulu untuk Cegah Perdagangan Orang

Pengumpul dan Pengolah Data Pendampingan Pernah, Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sasar Bagian Hulu untuk Cegah Perdagangan Orang
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FILE
Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono menyampaikan pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan 5 kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Illegal sepanjang 15 Desember 2017-15 Maret 2018 saat press conference di Mapolda Kalbar, Kamis (22/3/2018) siang. Kapolda didampingi Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Sri Handayani, Direskrimum Polda Kalbar Kombes Pol Arif Rachman, Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Nanang Purnomo, Kasubdit IV Renakta (Remaja, Anak-anak dan Wanita) AKBP Aldinan Manurung dan Kasatreskrim Polresta Pontianak Kompol Muhammad Husni Ramli. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerjasama dengan Lembaga Asa Puan Kalbar dan Pemerintah Kota Singkawang menggelar Sosialisasi Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kegiatan dilaksanakan di Hotel Sentosa, Jalan Kom Yos Soedarso, Kamis (11/10/2018).

Sosialisasi diberikan kepada para pelajar SMP SMA SMK, guru, lurah, RT, organisasi perempuan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Singkawang.

Baca: Terjadi Laka Lantas di Jalan Raya Sedau Singkawang, Ini Penjelasan Polisi

Pengumpul dan Pengolah Data Pendampingan Pernah, Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Suryani Lasari mengatakan, sosialisasi diberikan kepada orangtua, guru, organisasi perempuan, lurah, RT, kepala desa, lembaga non formal dan semua anggota masyarakat.

"Sosialisasi ditujukan ke hulunya," kata Suryani.

Sosialisasi diberikan kepada orangtua agar mereka sadar mengenai dampak TPPO ini. Tidak hanya mengandalkan pemberantasan oknum yang ditindak.

Kalau masih ada orangtua dan banyak permintaan yang ingin anaknya dinikahkan atau ke luar negeri maka akan sangat rawan.

Baca: Bernard Raih Prestasi di Thailan dan Malaysia, Benyamin : Semoga Juara Terus

"Kalau bisa kita men-stop dari situ kemungkinan efeknya bisa lebih bagus, jadi langsung kita sasar ke hulunya," ungkapnya.

Sosialisasi dilakukan di 20 kabupaten kota se-Indonesia rawan TPPO satu di antaranya Kota Singkawang. Data dari berbagai sumber di antaranya Bareskrim, Kemensos, Disnakertrans, dan BNP2TKI, ternyata Singkawang juga masuk daerah rawan TPPO.

Banyak terjadi perkawinan kontrak. Banyak pula orang yang datang ke sini dan keinginan bekerja ke luar negeri.

"Ini satu di antara indikator kenapa sosialisasi dilakukan di Kota Singkawang," tuturnya. 

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help