BPPK Dorong Penegak Hukum Audit Keuangan dan Periksa Dugaan Suap Sejumlah Proyek di Kalbar

Kami meminta Gubernur Kalbar dan Wakilnya tetap mengambil langkah yang strategis terkait kepentingah masyarakat yang lebih luas

BPPK Dorong Penegak Hukum Audit Keuangan dan Periksa Dugaan Suap Sejumlah Proyek di Kalbar
ISTIMEWA
Koordinator Barisan Pemuda Pengawal Kebijakan, Irwan 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menyikapi dinamika yang terjadi akhir-akhir ini, terkait  pro dan kontra kebijakan Gubernur Kalbar, Sutarmidji membuat Barisan Pemuda Pengawal Kebijakan (BPPK) Kalbar mengadakan  konferensi pers untuk menanggapi dinamika tersebut dan mengeluarkan beberapa point penting.

Ketua Barisan Pemuda Pengawal Kebijakan, Irwan menuturkan pihaknya menyikapi dinamika ini dengan kepala dingin dan mengharapkan Gubernur Kalbar, Sutarmidji dan Wakilnya Ria Norsan untuk tidak ragu dalam mengambil kebijakan dan keputusan demi kepentingan masyarakat yang lebih banyak dan luas.

"Kami meminta Gubernur Kalbar dan Wakilnya tetap mengambil langkah yang strategis terkait kepentingah masyarakat yang lebih luas ketimbang menanggapi segelintir orang yang mangatas namakan masyarakat,"ucap Irwan saat diwawancarai, Kamis (11/10/2018).

Pihaknya mendukung sepenuhnya apa yang telah diputuskan gubernur, termasuk pembatalan sejumlah proyek dan pemangkasan anggaran karena itu juga melanjutkan kebijakan dari Pj Gubernur Kalbar terdahulu.

Baca: Kurniawan Figo: Sekolah Punya Peran Besar dalam Mensukseskan Imunisasi MR Rubella

"Kita mendukung terwujudnya pembangunan yang berkeadilan sesuai visi dan misinya pada waktu kampanye," jelasnya.

Barisan Pemuda Pengawal Kebijakan Kalimantan Barat juga meminta Gubernur dan Wakil Gubernur tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat, ketimbang menanggapi protes segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat akhir-akhir ini.

Irwan, meminta penegak hukum khususnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun KPK mengaudit penyebab terjadinya defisit APBD Pemprov Kalbar yang mencapai 12 persen. Sehingga masyarakat lebih jelas mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya, semua masyarakat harus tahu bahwa defisit yang ada di Pemprov Kalbar terjadi sebelum masa kepemimpinan Sutarmidji.

Bahkan defisit yang terjadi, melebihi batas ketentuan yang ditetapkan Undang-undang yang memperbolehkan sekitar 3 persen tapi Kalbar malah terjadi 12 persen.

Mereka mendukung sepenuhnya apa yang diputuskan Gubernur. Termasuk membatalkan sujumlah proyek dan memangkas anggaran untuk menalangi defisit APBD.

“Kami minta Gubernur dan Wakil Gubernur tidak menghiraukan kelompok kecil yang mengatasnamakan masyarakat. Pada dasarnya kelompok tersebut tidak mengetahui persoalan atau kondisi keuangan daerah, termasuk yang berkaitan dengan defisit anggaran dan dampaknya,” ujar Irwan.

Irwan meminta dengan tegas pihak penegak hukum menyelidiki dugaan suap sejumlah proyek pemerintahan Kalbar tahun 2018, sebelum Sutarmidji-Ria Norsan menjabat.

Barisan Pemuda Pengawal Kebijakan Kalbar mendukung Gubernur menempatkan aparat sipil pemerintahan sesuai keahlian tanpa diskriminasi. Termasuklah meminta Mendagri segera mengeluarkan perintah mutasi terhadap M Zeet karena menyebabkan defisit anggaran saat menjabat Sekretaris Daerah Kalbar.

“Kami meminta anggota DPRD bekerja membela kepentingan rakyat dan bekerja sama dengan gubernur dalam hal pengelolaan pemerintahan daerah yang baik dan transparan,” pungkasnya.

Penulis: Syahroni
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help