Pemda Kubu Raya Cari Solusi untuk Nelayan Terkait BBM Bersubsidi

"Sub penyalur ini bisa melalui koperasi, UMKM atau lainnya, namun kami di Dinas Perikanan tetap mengacu pada PermenKP," ungkapnya.

Pemda Kubu Raya Cari Solusi untuk Nelayan Terkait BBM Bersubsidi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunpontianak , Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Keinginan nelayan kecil di Kubu Raya untuk mendapatkan rekomendasi BBM Subsidi ditanggapi serius oleh Dinas Perikanan Kubu Raya.

Kepala Bidang Tangkap Dinas Perikanan Kubu Raya, Fitria Fadly mengatakan untuk mendapatkan rekomendasi tersebut terbentur Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) RI Nomor 13 tahun 2105 tentang Juknis Pemberian Rekomendasi BBM bagi Nelayan Tangkap.

Baca: Launching Pertama di Luar Pulau Jawa, Ini 4 SPBU yang Melayani Transaksi Pembelian BBM Dengan T-Cash

Baca: Lindungi Masyarakat Dari Produk Ilegal, Kapolres Komitmen Awasi Jalur Tikus di Sekitar PLBN Entikong

"Kami tidak dapat sembarangan menerbitkannya lantaran terbentur dengan peraturan. Dalam aturan itu ada sembilan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nelayan. Salah satu pasal yang menerima BBM subsidi adalah nelayan 0-30 GT dan 0-12 mil, sehingga nelayan dibawah itu tidak bisa lagi mendapatkannya," ujar Fitria, Senin (8/10).

Terlebih lagi menurutnya kabupaten hanya bersifat pembinaan terhadap nelayan tradisional. 

"Artinya kita tidak lagi mempunyai kewenangan untuk itu, kewenangannya di provinsi berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemda karena kelautan kewenangannya di sana," katanya.

Namun Pemda diakuinya berupaya memberikan solusi, diantaranya menurut dia nelayan tradisional atau umum bisa mendapatkan BBM Subsidi menggunakan aturan umum dari BPH Migas Nomor 5 tahun 2017 dengan membentuk sub penyalur.

"Sub penyalur ini bisa melalui koperasi, UMKM atau lainnya, namun kami di Dinas Perikanan tetap mengacu pada PermenKP," ungkapnya. 

Diakuinya pula pemda sedang mencarikan solusi atau jalan keluarnya bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

"Pada saat audiensi ke Dirjen Perikanan Tangkap kita minta agar Permen KP itu direvisi atau dicabut oleh Kementerian. Nantinya ada aturan yang akan mempermudah nelayan tradisional mendapatkan BBM, kita tunggu lah nanti," lanjutnya. 

Diakuinya BBM Subsidi ini memang selektif oleh pemerintah dikarenakan merupakan jenis barang yang rentan diselewengkan sehingga pengawasannya diperketat.

"Kalau kita sejak tahun 2017 sampai sekarang tidak pernah lagi keluarkan rekomendasi untuk nelayan karena dari Kementerian KP sudah menegaskan kami harus mengacu pada Permen KP Nomor 13 itu," tutupnya.
 

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help