Terkait Pengenaan Cukai Terhadap Cairan Rokok Elektrik, Bea Cukai Ketapang Gencar Sosialisasi

Pada setiap sosialisasinya pihaknya, menyampaikan beberapa hal diantaranya mengenai pungutan cukai atas liquid vape

Terkait Pengenaan Cukai Terhadap Cairan Rokok Elektrik, Bea Cukai Ketapang Gencar Sosialisasi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ NUR IMAM SATRIA
Cairan Rokok Elektrik atau Liquid Vape, di Toko Vape Aulia Vapor Shop Jln. Di Panjaitan, yang telah dikunjungi oleh Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Ketapang, Selasa (2/10/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nur Imam Satria

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ketapang terus melakukan sosialisasi mengenai ketentuan terbaru terkait Pengenaan Cukai terhadap Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) yang didalamnya termasuk Rokok Elektronik atau Liquid Vape

Kepala Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Ketapang, Bambang Kristiawan menyebutkan akan terus melakukan sosialisasi terkait pengenaan Cukai terhadap Rokok Elektrik atau Liquid Vape yang telah ditetapkan dalam peraturan terbaru, Selasa (2/10/2018).

Baca: Layanan Perizinan Berpotensi Munculkan Penyimpangan, Ria Norsan Nilai PTSP Perlu Lakukan Ini

Baca: Launching Mobil Simpel Bank Kalbar, Midji Anggap Langkah Edukasi Semangat Menabung

"Sosialisasi sudah kita lakukan sejak Agustus dan September lalu sebelum batas realisasi berakhir," ujar Bambang.

Pada setiap sosialisasinya pihaknya, menyampaikan beberapa hal diantaranya mengenai pungutan cukai atas liquid vape serta ketentuan pelekatan pita cukai dan masa edar produk yang belum memenuhi ketentuan.

"Kegiatan sosialisasi kita mendapat sambutan positif dari para pemilik toko vape di Ketapang. Mereka mengaku senang lantaran mendapatkan kepastian terkait pengenaan pajak terhadap Vape yang sebelumnya hanya mereka ketahui dari pengumuman yang disampaikan komunitas vape," ucapnya.

Kedepan pihaknya akan terus melakukan sosialisasi lebih luas lagi, baik ke toko penjual vape maupun ke komunitas pengguna vape yang ada di Ketapang.

"Kebetulan para penjual dan pengguna vape sepakat akan mengadakan acara sosialisasi bersama para komunitas pengguna vape di Kabupaten Ketapang," terangnya.

Ia menjelaskan, kalau Cukai sendiri merupakan pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang Undang (UU 39 tahun 2007). Sifat atau karakteristik yang dimaksud yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Sehingga, dengan dikenakannya pungutan berupa cukai ini, diharapkan dapat menekan konsumsi sehingga dapat mengurangi dampak buruk dari pemakaian barang barang tersebut.

Sebelumnya, komoditas barang yang termasuk dalam karakteristik tersebut antara lain Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, serta Hasil Tembakau seperti sigaret, cerutu, tembakau iris dan produk tembakau lainnya.

Sejak diterbitkannya aturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 66, 67 dan 68 tahun 2018, komoditas barang yang dikenakan cukai diatur lebih rinci terkait produk tembakau lainnya. Produk tembakau lainnya atau dapat disebut Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. (PMK-67/PMK.04/2018).

Salah satu produk HPTL adalah Ekstrak dan Essense Tembakau, atau biasa disebut dengan cairan rokok elektronik atau liquid vape.

Penggunaan rokok elektronik atau juga disebut Vape sebagai pengganti rokok konvensional mengalami banyak peningkatan. Oleh karena itu dirasa perlu untuk membuat regulasi khusus mengenai pengenaan cukai atas produk HPTL.

Produk HPTL dikenakan tariff sebesar 57% dari Harga Jual Eceran (HJE) yang diajukan oleh produsen (PMK-146/PMK.010/2017). Produsen wajib melakukan pelunasan cukai sebelum dijual kepada konsumen dengan cara pelekatan pita cukai. Kewajiban pelekatan pita cukai berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018. Namun, terhadap produk yang sudah diproduksi sebelum tanggal 1 Juli 2018 dan belum memenuhi ketentuan, mendapatkan kelonggaran masa edar hingga 1 Oktober 2018.

Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved