Gubernur Kalbar Sutarmidji Isi Seminar Perkembangan Ekonomi dan APBN Pemerataan Pembangunan di IBIS
Tema yang disampaikan adalah tentang Perkembangan Pelaksanaan APBN 2018 dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2019.
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Dhita Mutiasari
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menjadi keynote speaker dalam Seminar Forum Ekonomi Kementerian bertema perkembangan ekonomi dan APBN untuk pemerataan pembangunan di Hotel IBIS Pontianak, Selasa (18/9/2018).
Berdasarkan roundown acara, selain paparan Sutarmidj, acara dilanjutkan dengan diskusi panel yang dipandu oleh Moderator Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat Bambang Sri Prastyono.
Baca: Mahasiswa Untan Asal Sekadau Raih Juara 1 WMM 2018 Bidang Usaha Sosial
Baca: Meriahkan Tahun Baru Islam, Lembaga Asyifa Bagi-bagi Mainan Pada Puluhan Balita
Pada sesi diskusi itu, topik pertama disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Penyusunan Anggaran Belanja Negara l Direktorat Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Didik Kusnaini.
Tema yang disampaikan adalah tentang Perkembangan Pelaksanaan APBN 2018 dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2019.
Selanjutnya, pembahasan materi kedua tentang Kinerja Fiskal di Kalimantan Barat disampaikan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat Sahat M.T. Panggabean.
Pada sesi materi ketiga, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura selaku Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Barat Eddy Suratman akan menyampaikan tentang Perkembangan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan di Kalimantan Barat.
Materi keempat tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan disampaikan oleh Bapak Deni Ridwan, Direktur Manajemen Risiko dan Hukum, Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Pelaksanaan seminar ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menginformasikan kebijakan ekonomi dan fiskal dengan lebih tepat, akurat dan up to date.
Selain itu dimaksudkan juga untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas belanja negara untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.
