Tolak Beri Informasi Kepada Wartawan, Lembaga Publik Bisa Disanksi Pidana

Kalau informasi yang serta merta itu biasanya cepat ditanggapi karena itu butuh waktu yang cepat juga penangananya.

Tolak Beri Informasi Kepada Wartawan, Lembaga Publik Bisa Disanksi Pidana
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Ketua Komisi Informasi Kalbar, Rospita Vici Paulyn 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepada badan publik yang tidak mau memberi informasi kepada media, ada sanksi pidana bagi Pimpinan badan publik yang bersangkutan. 

Hal itu diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 10, yang jika dilanggar dapat dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 5 juta rupiah. 

Hal itu menyangkut kebutuhan media masa atas akses informasi yang cepat, yang dalam hal ini berupa informasi yang serta merta. Diakui oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalbar  Rospita Vici Paulyn bahwa untuk media masa. 

Baca: Seorang Suami Tikam Istri Hingga Tewas. Dua Anak Korban Alami Luka Gores

"Seharusnya ada perlakuan khusus, karena informasi yang dibutuhkan oleh media masa itu biasanya membutuhkan informasi yang cepat dan wajib diketahui oleh publik, maka badan publik itu seharusnya serta merta memberikan informasi yang dibutuhkan media masa," kata Vici. 

Meskipun aturan khusus untuk Wartawannya belum ada, tetapi kebutuhan informasi yang dibutuhkan Wartawan masuk kedalam kategori informasi yang serta merta, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. 

Baca: Polsek Pontianak Barat Ringkus Pemain Judi Kartu, Ini Orangnya

Sehingga ada kewajiban dari badan publik untuk memberikan dengan cepat, itulah mengapa KI berupaya mendorong jika ada Wartawan yang merasa terhambat untuk mendapatkan informasi dari badan publik untuk segera melapor ke KI. 

Kalau informasi yang serta merta itu biasanya cepat ditanggapi karena itu butuh waktu yang cepat juga penangananya. "Kalau serta merta itu begini, biasanya ada kejadian apa, nah Wartawan butuh berita tentang itu, dia datang ke badan publik, terus badan publiknya nggak mau ngasi sebenarnya bisa langsung melapor ke KI,"  jelasnya. 

Sejauh ini, KI juga telah melakukan sosialisasi ke beberapa Badan Publik dan berencana akan melakukan sosialisasi kepada Kepala Dinas dan para Kepala badan publik yang ada di Kalimantan Barat. 

Karena, ketika Wartawan meminta informasi ke Badan Publik dan badan publik yang bersangkutan tidak mau memberi informasi atau meminta Wartawan menunggu atasanny, itu sudah masuk kategori menolak memberi informasi. 

"Tidak ada batas waktunya , kalau hari itu ditolak bisa langsung melapor ke KI, karena yang namanya serta merta harus saat itu juga diperoleh," pungkasnya.

Penulis: Bella
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved